[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0ce3f1f-e870-40ea-b703-681b46a54f69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertanggungjawaban-apbd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) undangundang\r\nNomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8\r\ntahun 2005 tentang perubahan Nomor 32 2004 tentang\r\npemerintah daerah menjadi undang-undang, kepala daeerah\r\nmengajukabn rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban\r\npelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh\r\nbadan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah\r\ntahun anggaran berakhir, \n Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi , Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan\r\nbangunan, Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah\r\ndan retribusi daerah, Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan\r\nhak Atas Tanah dan Bangunan, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara, Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan\r\nNegara, Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang – Undangan, Undang – undang 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah\r\nDaerah , Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah, Perauran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak\r\ndaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi\r\nDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar\r\nAnkuntansi Pemerintahan , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman\r\nDaerah , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi\r\nKeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah\r\nKepada Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007\r\ntentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2010\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2010 Nomor 03, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2010, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3036/IX/2011,\r\nTanggal 22 September 2011 Tentang Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Maros tentang\r\nPertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang\r\nPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah. \n PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN\r\n2010\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2011. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2010. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 500.120.325.520,15 dan belanja sebesar Rp. 443.847.413.959,60, menghasilkan surplus sebesar Rp. 56.272.911.560,55. Pembiayaan penerimaan tercatat sebesar Rp. 24.245.795.913,41 dan pengeluaran sebesar Rp. 65.335.657.464,00, menghasilkan defisit sebesar Rp. (41.089.861.550,59). Neraca per 31 Desember 2010 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 1.601.880.019.162,66, jumlah kewajiban sebesar Rp. 108.898.747.927.14, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.492.981.271.235,52. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 17.298.154,41 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 18.095.066.029,96. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Peraturan ini juga mencantumkan lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 16 YEAR 2011
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

Considering:

that to implement the provisions of article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning regional government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning amendment to Number 32 of 2004 concerning regional government into law, the regional head submits a draft regional regulation on accountability for the implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the financial audit body no later than 6 (six) months after the end of the financial year;
that the accountability for the implementation of the APBD as intended in letter a needs to be stipulated by a regional regulation concerning accountability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0ce3f1f-e870-40ea-b703-681b46a54f69","actionData","errors"]