[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0cbcdc5-3457-4c7d-97ab-071b6348cd3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-09-25","effective_date","2017-09-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO9, TLD NO.109
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Soppeng sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi ;\r\nUndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;\r\nPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pedidikan oleh Pemerintah Daerah;\r\n Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, dan Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;\r\nPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. \r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017. \n 35 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perkembangan terkini, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Soppeng tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap, dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam membina, mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, menjamin pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, menjamin pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, memberikan dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjamin tersedianya dana pendidikan. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat. Selain itu, diatur pula mengenai pendidikan formal (PAUD dan pendidikan dasar), pendidikan nonformal, pendidikan inklusif dan layanan khusus, wajib belajar, kurikulum, sistem informasi manajemen pendidikan, manajemen berbasis sekolah, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, peran serta masyarakat, pendirian satuan pendidikan, koordinasi dan kerja sama pendidikan, evaluasi pendidikan dan akreditasi, serta pembinaan dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pengawas dan penilik yang diangkat sebelum berlakunya peraturan dan belum memenuhi syarat pengangkatan, dapat melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n2. Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.\n2. Pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam keteperaturan daerah ini.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
EDUCATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering

that in the context of implementing Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the administration of governmental affairs in the field of education needs to be adjusted to the authority of the region in accordance with the provisions of laws and regulations, conditions and needs of the region:
that Regional Regulation of Soppeng Regency Number 4 of 2011 concerning Education Administration in Soppeng Regency is no longer in accordance with current developments, so it needs to be adjusted to the Governmental Affairs in the Field of Education as regulated in the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0cbcdc5-3457-4c7d-97ab-071b6348cd3e","actionData","errors"]