[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0c941ca-df07-4ebe-b4b0-73ca47cbe574","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-28","effective_date","2013-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTAMBANGAN - MINERAL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2013/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengamanatkan untuk menyesuaikan kembali beberapa ketentuan di dalamnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012. \n PERDA ini mengatur tentang Perubahan PERDA Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Terdiri dari Ketentuan Bab I Pasal 1 di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 18a, di antara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 37a, di antara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 38a; diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 9A; Perubahan Pasal 11 huruf c; Perubahan Pasal 13; Perubahan Pasal 14 huruf b; di antara BAB IX Pasal 35 disisipkan 1 (satu) BAB dan 3 (tiga) Di antara BAB IX Pasal 35 disisipkan 1 (satu) BAB dan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu BAB IX A Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C; Perubahan Pasal 38 ayat (1), Perubahan Pasal 41. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n PERDA No. 12 Tahun 2012 diubah. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2013 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nPerubahan meliputi:\n\n1. Penyisipan angka 18a, 37a, dan 38a pada Pasal 1 yang mengatur definisi Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pascatambang.\n2. Penyisipan Pasal 9A yang mewajibkan pemohon izin usaha pertambangan menyerahkan jaminan kesungguhan kepada Pemerintah Daerah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n3. Perubahan pada Pasal 11 huruf c yang mewajibkan IUP Operasi Produksi untuk mineral bukan logam dan batuan tetap melakukan eksplorasi meskipun tanpa proses pengolahan dan pemurnian.\n4. Perubahan pada Bagian Kedua Pasal 13 mengenai kriteria WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat).\n5. Perubahan pada BAB VI Pasal 14 huruf b mengenai ketentuan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) mineral bukan logam.\n6. Penyisipan BAB IX A yang terdiri dari Pasal 35A, 35B, dan 35C mengenai kewajiban pemegang IUP untuk menyerahkan data hasil eksplorasi dan operasi produksi, menyampaikan laporan berkala, serta kewajiban Bupati untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur.\n7. Perubahan pada BAB XI Pasal 38 ayat (1) mengenai sanksi administratif bagi pemegang IUP yang melanggar ketentuan.\n\nPeraturan ini bertujuan untuk menunjang pembangunan industri dalam negeri, melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n2. IUP dan/atau IPR yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.\n3. Pemegang IUP dan/atau IPR sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diwajibkan menyerahkan data dan melaporkan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan\n4. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","1. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106},"text","PERDA Kab. Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2012 CONCERNING THE MANAGEMENT OF MINING
NON-METALLIC MINERALS AND ROCKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that in order to follow up on the results of the evaluation of the Governor of Central Java on Grobogan Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning the Management of Non-Metallic Mineral and Rock Mining which mandates to readjust several provisions in it with the prevailing laws and regulations, it is necessary to amend the Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Grobogan Regency Regional Regulation concerning Amendments to Grobogan Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning the Management of Non-Metallic Mineral and Rock Mining;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0c941ca-df07-4ebe-b4b0-73ca47cbe574","actionData","errors"]