[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0c78b4a-5091-4775-aaa5-d34371019fef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Papua Cabang Waisai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Raja Ampat","place_of_enactment","Waisai","theme","Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Papua Cabang Waisai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PT. BANK PAPUA CABANG WAISAI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 65
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Papua Cabang Waisai
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka pengembangan usaha guna memperkuat struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, maka perlu adanya penyertaan modal pada Bank Papua sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah;\r\nb.\tbahwa sesuai amanat Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Papua Cabang Waisai. \n UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 26 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk dan Penetapan Penyertaan Modal Daerah; Nilai Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Pertanggungjawaban dan Kewajiban; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2010. \n - \n - \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. Bank Papua Cabang Waisai. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengembangkan usaha, memperkuat struktur permodalan daerah, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan PAD guna menunjang program pembangunan daerah.

Penyertaan modal daerah diberikan dalam bentuk uang dan dialokasikan serta ditetapkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat setiap tahun anggaran, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 12.500.000.000,- dengan rincian tahunan dari 2005 hingga 2009. Untuk tahun 2010, nilai penyertaan modal adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Tata cara penyertaan modal meliputi penandatanganan berita acara serah terima uang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Cabang Bank Papua. Selanjutnya, Bank Papua menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Papua dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti penyertaan modal. Bank Papua Cabang Waisai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY
NUMBER 7 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN
CAPITAL OF PT. BANK PAPUA WAISAI BRANCH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF RAJA AMPAT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop business to strengthen the capital structure and encourage economic growth in the region, it is necessary to have capital participation in Bank Papua as an addition to Local Own Revenue;
that in accordance with the mandate of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the regional government's capital participation in State/Regional/Private companies needs to be stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Raja Ampat Regency concerning Regional Capital Participation in the Capital of PT. Bank Papua

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0c78b4a-5091-4775-aaa5-d34371019fef","actionData","errors"]