[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0c55da1-999a-45d3-939e-b916b8e7e068","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-06-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.1.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak\r\ndaerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika\r\nmasyarakat dan peraturan perundang-undangan;\r\nb. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai\r\npelaksanaan pembangunan di Daerah; \r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5\r\nTahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2\r\nTahun 2010;\r\n\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan Dan Banding; Keberatan Dan Banding Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Kedaluwarsa; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Insentif Dan Pemungutan; Ketentuan Khusus; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sengketa Pajak; Ketentuan Pajak Daerah Lainnya; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 50 HLM; Penjelasan: 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1998 Seri A).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1998 Seri A).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 3 Seri B).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 2 Seri B).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 3 Seri B).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri B).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 2 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penanganan dan pengelolaan pajak daerah, meningkatkan penerimaan daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis-jenis pajak daerah yang diatur, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.\n2. Objek, subjek, dan wajib pajak untuk masing-masing jenis pajak.\n3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak untuk masing-masing jenis pajak.\n4. Wilayah pemungutan pajak, yaitu di wilayah Kabupaten Kulon Progo.\n5. Masa pajak dan saat pajak terutang.\n6. Tata cara penghitungan dan penetapan pajak, termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.\n7. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta sanksi administratif jika tidak dipenuhi. Selain itu, diatur pula mengenai keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277692/perda-kab-kulon-progo-no-6-tahun-2023","5208bb6f-9fff-4d36-abe9-dc1d946f6051","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94588/perda-kab-kulon-progo-no-4-tahun-2018","8e557acf-3f05-4249-b739-45d33d9ce547","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER : 1
REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
YEAR: 2011
SERIES: B

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
ABOUT
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing regional taxes is no longer in accordance with the dynamics of society and statutory regulations;
that regional taxes are an important source of regional revenue to finance the implementation of development in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Taxes;

In view of:

Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Jogjakarta as amended by Law Number 18 of 1951 concerning Amendments to Law Number 15 of 1950 of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0c55da1-999a-45d3-939e-b916b8e7e068","actionData","errors"]