[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b07e6923-54fa-41ec-aad9-55b75a04820d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 1 TLD No 4 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali \n UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, PP No 49 Tahun 1982, PP No 58 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2007, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 3 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 7 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2009 \n retribusi pemakaian kekayaan daerah, pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Madiun. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aset daerah serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan meningkatkan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, Gedung Graha Bhakti Praja, Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Wisma Haji, Guest House, Lahan Sumber Umis, Aula Kecamatan, dan alat-alat berat.\n- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.\n- Golongan retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, fasilitas, peruntukan, dan waktu pemakaian.\n- Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah dengan tarif yang berbeda-beda.\n- Tata cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan jika terlambat membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga.\n- Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MADIUN CITY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 04 OF 2011
ABOUT
LOCAL RETRIBUTION FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the effectiveness and efficiency of regional goods/assets owned/controlled by the Madiun City Government in accordance with their duties and functions, it is necessary to optimally utilize these regional goods/assets;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the Regional Regulation of Madiun City Number 02 of 2007 concerning Retribution for the Use of Regional Assets needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Retribution for the Use of Regional Assets;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b07e6923-54fa-41ec-aad9-55b75a04820d","actionData","errors"]