[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b07cee5a-f384-4e0f-a1ea-a6210e8ae881","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018","number","21","year","2018","published_date","2018-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 21, LD.2018/NO.21
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan\r\nmasyarakat Kabupaten Bantul, dilaksanakan dengan\r\nprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,\r\nberwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga\r\nkeseimbangan antara pelaku usaha kecil menengah dengan\r\npelaku usaha besar, yang bergerak di bidang usaha pasar\r\nrakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan; \r\nbahwa pasar rakyat memiliki peranan yang strategis dalam\r\nmenciptakan lapangan kerja yang luas dan dapat\r\nmenumbuhkan dunia usaha dan jiwa kewirausahaan, serta\r\nmempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan\r\njasa lainnya, sehingga perlu diwujudkan keseimbangan\r\nkeberadaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat\r\nperbelanjaan di Kabupaten Bantul;\r\nbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada\r\nmasyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pasar rakyat,\r\ntoko swalayan dan pusat perbelanjaan, sebagai\r\npelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko\r\nModern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 70/M.DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern, diperlukan adanya\r\npengaturan penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan\r\ndan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n70/M.DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n37/M.DAG/PER/5/2017 \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pasar Rakyat; Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaaan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018. \n Mencabut: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang \r\nPengelolaan Pasar; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun\r\n2010 tentang Pengelolaan Pasar \n Jumlah Halaman: 27 hlm. Penjelasan: 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 16);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara pelaku usaha kecil menengah dan besar.

Pasar Rakyat: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar rakyat, termasuk pemanfaatan, pemeliharaan, kebersihan, penataan, penertiban, pengamanan, pemberdayaan pedagang, pengendalian kegiatan ekonomi, dan pengelolaan kawasan sekitar pasar. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pasar dengan persetujuan Kepala Dinas. Terdapat klasifikasi tipe pasar (A, B, C, D) berdasarkan operasional, kapasitas pedagang, luas lahan, dan fasilitas pendukung. Pedagang wajib memiliki surat keterangan hak pemanfaatan untuk kios, los, selasar, koridor, atau gang.

Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan: Pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat setempat. Pendirian diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai lokasi toko swalayan. Setiap pelaku usaha toko swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), dan pusat perbelanjaan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Peraturan ini juga mengatur lokasi, jarak pendirian, dan waktu operasional toko swalayan.

Dinas memiliki tugas dalam pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan.

","transitional_provisions","IUTM yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca sebagai IUTS, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (1), dan/atau Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pedagang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa penertiban barang dagangan, penghentian kegiatan jual beli, dan/atau pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penertiban barang dagangan, penghentian kegiatan jual beli, pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan, dan/atau pembongkaran bangunan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 38 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan IUTS atau IUPP, dan/atau penutupan usaha.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bantul No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12102/perda-kab-bantul-no-17-tahun-2012","7cc8c3e8-f081-4faf-a37f-c7d9c3988a05",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Bantul No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16653/perda-kab-bantul-no-16-tahun-2010","d56d8f28-fa34-4db5-87a9-3d8655421611","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 21 OF 2018
TENTANG
MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKET, MODERN STORES
AND SHOPPING CENTERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

Considering / Whereas in order to realize the welfare of the community of Bantul Regency, it is carried out with the principles of togetherness, efficiency, fairness, sustainability, environmental awareness, independence, by maintaining a balance between small and medium business actors and large business actors, who are engaged in the business of people's markets, modern stores and shopping centers;
Considering / Whereas that people's markets have a strategic role in creating broad employment opportunities and can foster the business world and entrepreneurial spirit, and have broad links with other production and service sectors, so it is necessary to create a balance in the existence of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b07cee5a-f384-4e0f-a1ea-a6210e8ae881","actionData","errors"]