[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b073d7c2-ae10-4d08-8234-66657988b958","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Pembiayaan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH HAJI
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembiayaan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, berbagai instansi, dan lembaga, untuk itu penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jama'ah sesuai dengan hak dan kewajibannya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dari daerah asal embarkasi dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembiayaan Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Linkup Transportasi, Penelolaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembiayaan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa biaya transportasi jama'ah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan bagi jama'ah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap.
Pemerintah daerah dapat membantu biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan transportasi jama'ah haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
FINANCING OF TRANSPORTATION FOR DEPARTURE AND RETURN
OF HAJJ PILGRIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of the hajj pilgrimage is a national
task involving the government, regional government,
various agencies, and institutions, for which the implementation
of the hajj pilgrimage must be managed by prioritizing
the interests of the pilgrims in accordance with their rights and obligations;
that based on Law Number 13 of 2008 concerning the
Implementation of Hajj Pilgrimage as amended by Law
Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of
Law Number 2 of 2009 concerning Amendments
to Law Number 13 of 2008 concerning the
Implementation of Hajj Pilgrimage, the cost of transportation for
departure and return of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b073d7c2-ae10-4d08-8234-66657988b958","actionData","errors"]