[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0682b5f-0499-4277-b1c9-b20218c47d7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gianyar","place_of_enactment","Gianyar","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-3-TAHUN-2013-TENTANG-RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah,bahwa keberadaan jenis dan obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gianyar telah berkembang pesat, sehingga perlu adanya pengaturan terhadap keberadaan dan penggunaan Menara Telekomunikasi,bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021,\r\n \n Pasal I ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013\r\nPasal 3 Ketentuan Pasal 3 diubah\r\nPasal 11 Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah.\r\nPasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkini dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pengecualian diberikan untuk pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, lembaga adat, kepentingan masyarakat sosial non-komersial, dan pemantauan/peringatan dini bencana alam.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian menara (2 kali setahun), indeks variabel jarak tempuh, indeks variabel jenis konstruksi menara, indeks variabel peruntukan, dan indeks variabel ketinggian.
Formula perhitungan retribusi adalah hasil perkalian indeks variabel (jarak tempuh, jenis konstruksi, peruntukan, ketinggian) dengan tarif retribusi. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.679.000 per menara per tahun.
Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, termasuk dokumen elektronik/non elektronik. Tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.
Ditambahkan ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Jika dalam 6 bulan tidak ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. Kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi. Pengembalian dilakukan paling lama 2 bulan setelah penerbitan SKRDLB, dengan imbalan bunga 2% per bulan jika terlambat. Tata cara pengembalian diatur dalam Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GIANYAR
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF GIANYAR REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING RETRIBUTION FOR TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GIANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the Retribution for Telecommunication Tower Control is an important source of local revenue to finance the administration of local government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that the existence of types and objects of Retribution for Telecommunication Tower Control in Gianyar Regency has grown rapidly, so it is necessary to regulate the existence and use of Telecommunication Towers;
that Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0682b5f-0499-4277-b1c9-b20218c47d7b","actionData","errors"]