For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Also known as: Perda Provinsi Kalimantan Barat 3/2012 · Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2012 · Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012

Status:
Active
Effective Date:28 Mei 2012Publication Date:28 Mei 2012
Keterbukaan Informasi

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeSERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
LocationPemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Effective Date28 Mei 2012
Publication Date28 Mei 2012
Place of EnactmentPontianak

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 mengatur tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Latar belakangnya adalah pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam menunjang pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pelestarian terhadap karya cetak dan karya rekam di Kalimantan Barat.

Ketentuan substansial meliputi:

  1. Jenis karya cetak yang wajib diserahkan, seperti buku fiksi, non-fiksi, rujukan, karya artistik, karya ilmiah, majalah, surat kabar, peta, dan brosur.
  2. Jenis karya rekam yang wajib diserahkan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket, dan bentuk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
  3. Kewajiban bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang berdomisili di Kalimantan Barat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
  4. Kewajiban menyerahkan daftar judul karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan Provinsi secara berkala.
  5. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam oleh Perpustakaan Provinsi, meliputi penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.

Perpustakaan Provinsi berwenang melakukan pemantauan, memberikan peringatan, dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam. Pendayagunaan harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 28 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran. 2. Jika teguran tidak diindahkan, dapat dikenai denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 3. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 28 juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).