[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b05e1f8c-4cd6-4107-8042-5e88c9c8f9b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagalistrikan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang\r\nKetenagalistrikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nKetenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah; \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun\r\n2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, penyelenggaraan dan perusahaan, kewenangan, pemanfaatan sumber energi primer, rencana umum ketenagalistrikan daerah, usaha ketenagalistrikan, pemberian izin prinsip dan rekomendasi, perizinan, penggunaan tanah, harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik, lingkungan hidup dan keteknikan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrastif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2012. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyelenggaraan dan pengusahaan tenaga listrik.
Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup usaha penyediaan tenaga listrik (pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan) dan usaha penunjang tenaga listrik.
Hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan (izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi), persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin.
Kewajiban pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan.
Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tenaga listrik yang berkualitas dengan harga yang wajar.
Kewajiban konsumen untuk melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik dan membayar tagihan pemakaian tenaga listrik.
Pengaturan mengenai penggunaan tanah untuk pembangunan ketenagalistrikan, termasuk pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah.
Pengaturan mengenai harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik.
Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, termasuk kewajiban memiliki sertifikat laik operasi untuk instalasi tenaga listrik dan sertifikat kompetensi untuk tenaga teknik.
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik oleh Kepala SKPD.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT
CENTRAL JAVA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING
ELECTRICITY IN CENTRAL JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (2) letter a of Law Number 30 of 2009 concerning electricity, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning electricity in Central Java Province;

In view of:

Law Number 10 of 1950 concerning the Establishment of Central Java Province (Collection of State Regulations of 1950 Pages 86-92);
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 115, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3501);
Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1970 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b05e1f8c-4cd6-4107-8042-5e88c9c8f9b9","actionData","errors"]