[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b04e8c1b-46f5-4da9-a174-74d96082e2d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025","number","43","year","2025","published_date","2025-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelaporan Keuangan
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 43, LN 2025 (155), TLN (7139) : 29 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaporan Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2023. \n PP ini mengatur mengenai pelaporan keuangan yang merupakan proses yang dilakukan oleh pelapor dalam rangka menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 1) Laporan Keuangan; 2) Komite Standar; 3) Penyelenggaraan PBPK; 4) dukungan ekosistem Pelaporan Keuangan; dan 5) sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2025. \n Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Standar dan sekretariat Komite Standar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 43 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 29 dan penjelasan hlm 30 sd 43) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pelaporan keuangan yang kuat dan efektif melalui harmonisasi kebijakan. Laporan Keuangan yang disusun harus lengkap sesuai Standar Laporan Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disusun oleh pihak yang kompeten dan berintegritas. Penyampaian Laporan Keuangan untuk tujuan umum wajib dilakukan melalui PBPK. Dibentuk Komite Standar sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyusun dan menetapkan Standar Laporan Keuangan umum dan syariah. PBPK diselenggarakan dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, ketersediaan layanan, dan penyediaan jejak audit, serta digunakan oleh Pelapor untuk menyampaikan laporan dan oleh pengguna untuk memperoleh laporan. Terdapat ketentuan mengenai asistensi dan manajemen mutu untuk mendukung kepatuhan Pelapor.","transitional_provisions","1. Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Standar Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar.\n2. Dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan tetap dapat menetapkan standar akuntansi keuangan sampai dengan diangkatnya anggota Komite Standar.","sanctions","1. Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelapor atas pelanggaran kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan.\n2. Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data Laporan Keuangan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan masing-masing.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 43 OF 2025

CONCERNING

FINANCIAL REPORTING

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering	\n \n that to implement the provisions of Article 273 of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Financial Reporting; \n \n
In view of	\n \n Article 5 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945; \n Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845); \n \n

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b04e8c1b-46f5-4da9-a174-74d96082e2d4","actionData","errors"]