Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengalokasian dan rincian Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kota Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi dana yang proporsional dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong serta pembangunan masyarakat gampong.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mekanisme perhitungan ADG yang terdiri dari Alokasi Dasar sebesar 60% yang dibagi merata, dan Alokasi Formula sebesar 40% yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, serta jumlah aparatur gampong. Kewenangan pengelolaan ADG berada di bawah tanggung jawab Keuchik, dengan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG).

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban administratif bagi pemerintah gampong, termasuk penyampaian dokumen perencanaan (RPJMG dan RKPG), laporan realisasi penggunaan dana, serta laporan aset gampong sebagai syarat penyaluran dana. Selain itu, diatur pula mengenai pembiayaan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat gampong yang bersumber dari ADG, serta mekanisme penyaluran dana yang dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG).