[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b040a80f-4edf-4ce8-8de8-0da06d0da9f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2025 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-08-06","effective_date","2025-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

prasarana - sarana - utilitas umum
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2025/No.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta\r\nlingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan,\r\nmaka setiap pembangunan Perumahan dan Permukiman,\r\nperlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang\r\nmemadai; bahwa dalam rangka optimalisasi dan keberlanjutan\r\npengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum \r\nperumahan dan permukiman, perlu dilaksanakan\r\npenyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum \r\nperumahan dan permukiman dari perseorangan/badan\r\nhukum kepada Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam\r\npelaksanaan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas\r\nUmum di Daerah, perlu pengaturannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas\r\nUmum Kabupaten Kudus; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perumahan dan Permukiman, Perencanaan, Penyediaan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Sanksi Administrasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2025. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2025 mengatur tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan. Latar belakangnya adalah perlunya menyediakan PSU yang memadai dalam pembangunan perumahan dan permukiman, serta optimalisasi pengelolaan PSU dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perencanaan, Penyediaan, dan Pembangunan PSU: Pengembang wajib menyediakan PSU sesuai peraturan perundang-undangan. Perencanaan PSU harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Jenis PSU meliputi prasarana (jaringan jalan, drainase, dll.), sarana (perniagaan, pendidikan, peribadatan, dll.), dan utilitas (jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dll.).
Penyerahan PSU: PSU yang telah dibangun oleh pengembang diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi. Hasil penyerahan menjadi Barang Milik Daerah.
Pengelolaan PSU: Pemerintah Daerah berwenang mengelola PSU yang telah diserahkan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pemanfaatan PSU tidak boleh mengubah fungsi dan status kepemilikan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penyediaan dan penyerahan PSU, serta pembiayaan pemeliharaan PSU yang menjadi tanggung jawab pengembang sebelum penyerahan dan Pemerintah Daerah setelah penyerahan.

","transitional_provisions","1. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum dibangun wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum diserahkan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dimasukkan ke dalam daftar hitam, dan dipublikasikan kepada warga.\n2. Pengembang yang tidak mematuhi peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam, publikasi kepada warga dan lembaga perbankan, pembatasan kegiatan pembangunan, penundaan/pencabutan Rencana Induk/Tapak, pencabutan izin usaha, dan denda administratif maksimal Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUDUS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2025
CONCERNING
NEIGHBORHOOD INFRASTRUCTURE AND FACILITIES, AND PUBLIC UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to provide a sense of security, comfort and a good and healthy environment for building owners, every Housing and Settlement development, needs to provide adequate Neighborhood Infrastructure and Facilities, and Utilities;
that in order to optimize and sustain the management of Neighborhood Infrastructure and Facilities, and Public Utilities of housing and settlements, it is necessary to implement the provision of Neighborhood Infrastructure and Facilities, and Public Utilities of housing and settlements from individuals/legal entities to the Regional Government;
that to provide a legal basis for the implementation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b040a80f-4edf-4ce8-8de8-0da06d0da9f3","actionData","errors"]