[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b03b32ce-b192-41ff-8054-79e4e8a35aa1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-05-21","effective_date","2021-06-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-2-TAHUN-2011-RETRIBUSI-JASA-UMUM
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, jdih.baliprov.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan masih terdapat potensi baru yang belum diakomodir, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:\r\n1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7;\r\n2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9;\r\n3. Ketentuan Pasal 11;\r\n4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12;\r\n5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14;\r\n6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15;\r\n7. Ketentuan ayat (2) Pasal 61A;\r\n8. Ketentuan Pasal 63A;\r\n9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 64A;\r\n10. Ketentuan ayat (3) Pasal 66A;\r\n11. Ketentuan ayat (2) Pasal 67A;\r\n12. Ketentuan Pasal 71A;\r\n13. Lampiran I;\r\n14. Lampiran II. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2021. \n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n 7 halaman isi, 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);\n3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 65);\n4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 41).\n\nPeraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan mengakomodasi potensi baru retribusi yang belum terakomodir, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini. Perubahan meliputi struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (termasuk elektronik dan non-elektronik) dalam pemungutan retribusi, kewajiban petugas pemungut retribusi untuk menyetor hasil pungutan ke Kas Umum Daerah, tata cara pembayaran retribusi secara tunai/non tunai, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya. Selain itu, diatur pula mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sanksi administratif berupa bunga jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, kewajiban petugas pemungut untuk menyetor hasil pungutan, tata cara pembayaran, penghapusan piutang yang kedaluwarsa, serta pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya. Peraturan ini juga mencabut beberapa peraturan daerah dan peraturan gubernur terkait retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BALI

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BALI
NUMBER 4 OF 2021
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2011
ON GENERAL SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Regional Retribution is one source of
important regional income to finance
the implementation of regional government to
realize the Vision of the Bali Provincial Government “Nangun Sat
Kerthi Loka Bali” through the Universal Development Pattern
Planning towards the New Era of Bali;
that in order to improve services to
the community, regional independence, and there are still
new potentials that have not been accommodated, the Regulation
Regional Regulation of Bali Province Number 2 of 2011 on
General Service Charges as amended by
Regional Regulation of Bali Province Number 5 of 2017
on Amendments to Regional Regulation of Bali
Number 2 of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b03b32ce-b192-41ff-8054-79e4e8a35aa1","actionData","errors"]