[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b03a2928-002b-4afd-aef3-486625794cf5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2010","number","55","year","2010","published_date","2010-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 55, LL SETKAB : 5 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2010. \n Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, maka ketentuan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional\r\nWidyaiswara dan Penyuluh Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup perpanjangan batas usia pensiun hingga 60 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional pada jenjang Madya dan Utama. Selain itu, PNS yang menduduki jabatan fungsional pada jenjang Penyelia dan Muda juga dapat diperpanjang batas usia pensiunnya hingga 60 tahun. Peraturan ini juga menetapkan bahwa PNS yang tidak termasuk dalam kategori tersebut akan mengikuti ketentuan batas usia pensiun yang berlaku umum.","transitional_provisions","1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55 OF 2010
CONCERNING
EXTENSION OF RETIREMENT AGE LIMIT
FOR CIVIL SERVANTS
WHO HOLD AGRICULTURAL EXTENSION FUNCTIONAL POSITIONS,
FISHERIES EXTENSION WORKERS, AND FORESTRY EXTENSION WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 22 paragraph (1) of Law Number 16 of 2006 concerning the Agricultural, Fisheries, and Forestry Extension System, it is deemed necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Extension of the Retirement Age Limit for Civil Servants who hold Agricultural Extension Functional Positions, Fisheries Extension Workers, and Forestry Extension Workers;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b03a2928-002b-4afd-aef3-486625794cf5","actionData","errors"]