[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b02a523c-bea4-42ea-9803-9e1699b68cfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Tata Niaga Ternak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peternakan - perniagaan - tata niaga ternak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 4-50/2020
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Niaga Ternak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah, dan terwujudnya ketahanan pangan asal hewan yang berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu tata niaga ternak yang transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan;\r\nb. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Ternak. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 82 Tahun 2000; PP Nomor 6 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Nomor 1 Tahun 2015 \n Perda ini mengatur mengenai Tata Niaga Ternak, meliputi kewenanagan pemerintah daerah, jenis ternak dan produk hewan yang dipasarkan keluar dan/atau masuk daerah, tata niaga ternak, prosedur pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan, kewajiban pemegang izin, larangan pengeluaran dan pemasukan ternak dan produk hewan, sistem informasi tata niaga ternak, kartu ternak, pengendalian pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2).\n2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak ke dalam Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata niaga ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak lintas daerah. Jenis ternak yang diatur meliputi ternak bibit, ternak potong, bakalan ternak potong, ternak perah, ternak ruminansia indukan, ternak ruminansia besar betina produktif, hewan kesayangan, dan ternak unggas. Produk hewan yang diatur meliputi daging, jeroan, kulit, tulang, susu, telur, dan produk hewan olahan. Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan produk hewan ke dalam atau keluar Daerah Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, wajib memiliki izin yang diberikan oleh Gubernur. Peraturan ini juga mengatur mengenai sistem informasi tata niaga ternak, kartu ternak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan tata niaga ternak.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan atau memasukkan ternak dan/atau produk hewan ke dalam atau keluar wilayah Daerah Provinsi tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan larangan pengeluaran atau pemasukan ternak dan/atau produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

NUMBER 4 OF 2020

CONCERNING

LIVESTOCK TRADE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase added value, and the realization of sustainable animal-derived food security which ultimately has an impact on the welfare and prosperity of the community, a transparent, responsible and fair livestock trade is needed;
that according to Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Region has the right to establish Regional policies to carry out Government Affairs which are the authority of the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Livestock Trade.

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b02a523c-bea4-42ea-9803-9e1699b68cfb","actionData","errors"]