For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Also known as: PADG 26/2025 · PADG No. 26 Tahun 2025 · PADG Nomor 26 Tahun 2025

Status:
Active
Effective Date:1 Desember 2025Publication Date:28 November 2025
Pasar ModalPerbankanMoneter

Information

TypePeraturan Anggota Dewan Gubernur
LocationBank Indonesia
Effective Date01 Desember 2025
Publication Date28 November 2025
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini tidak secara eksplisit mencabut atau mengubah peraturan lain. Namun, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang dialihkan kepada Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024.

Peraturan ini mengatur Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Derivatif PUVA). Tujuannya adalah memastikan pengaturan dan pengawasan sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia, menjadi peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasar uang dan valuta asing, serta menjadi pedoman bagi pihak eksternal. Objek pengaturannya meliputi Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui bursa, SPA, dan PALN, kecuali yang diatur dalam ketentuan lain Bank Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup produk, harga acuan, pelaku pasar (termasuk pedagang, pialang, penasihat, lembaga pendukung, profesi pelaku PUVA), infrastruktur pasar keuangan (penyelenggara sarana transaksi, bursa, SPA, lembaga kliring), transaksi, perizinan, data, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, anti pencucian uang, pengawasan, sanksi, dan tata cara pengenaan sanksi. Peraturan ini juga merinci jenis produk derivatif PUVA, spesifikasi kontrak, mata uang, pasangan mata uang, dan kurs konversi yang berlaku. Diatur pula kewajiban bagi pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur, termasuk ketentuan mengenai margin, konfirmasi transaksi, dan penyelesaian transaksi. Bab Perizinan merinci kriteria dan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha bagi berbagai pelaku pasar dan penyelenggara infrastruktur.

(-)

Pelaku Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh aktivitas terkait Derivatif PUVA, dan/atau pencabutan izin. Pengenaan sanksi administratif tidak mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang.
GOVERNOR'S BOARD REGULATION NUMBER 26 OF 2025 CONCERNING FINANCIAL DERIVATIVES WITH UNDERLYING ASSETS IN THE FORM OF MONEY MARKET PRODUCTS AND FOREIGN EXCHANGE MARKET

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE GOVERNOR'S BOARD OF BANK INDONESIA,
Considering :
  1. that the Law concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and the Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning the transfer of regulatory and supervisory duties for digital financial assets, including crypto assets, and financial derivatives, has stipulated the transfer of regulatory and supervisory duties for financial derivative activities with underlying assets in the form of money market products and foreign exchange markets from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency to Bank Indonesia;
  2. that to carry out the regulatory and supervisory duties as referred to in
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.