[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0046c50-ece2-482e-96ab-036060f10324","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan\r\nyang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan\r\nasli daerah sehingga harus optimal dalam\r\npemungutannya;\r\nb. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPajak Daerah perlu untuk dilakukan penyempurnaan\r\nuntuk mempermudah dalam pelaksanaannya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun\r\n2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun\r\n2011 \n Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu tentang jenis pajak, Jangka waktu pemasangan Reklame, tenaga listrik berasal dari sumber lain, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan karena tarif sebelumnya dianggap memberatkan sebagian masyarakat dibandingkan saat masih menjadi pajak Pemerintah Pusat. Ketentuan yang diubah meliputi penambahan jenis pajak yang tidak dipungut jika potensinya kurang memadai, perubahan ketentuan mengenai pajak hiburan khususnya permainan bilyar dan bowling, penambahan pengecualian objek pajak reklame, perubahan jangka waktu pemasangan reklame, perubahan ketentuan mengenai Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), perubahan tarif pajak penerangan jalan, perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan perubahan ketentuan mengenai pajak reklame permanen dan insidentil.","transitional_provisions","1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[108],{"_109":110,"_111":112},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","link","","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY NUMBER 1
YEAR 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n

that Regional Tax is a source of income
that makes a large contribution to the original regional income
so that it must be optimal in
its collection;

that several provisions in the Regional Regulation of
Banyumas Regency Number 1 of 2011 concerning
Regional Taxes need to be improved
to simplify their implementation;

\n that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning Amendments to Regulation\n \n \n \n \n \n

Considering:
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0046c50-ece2-482e-96ab-036060f10324","actionData","errors"]