[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b00081fa-2499-4acc-a7e8-39eb104dc886","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-05-19","effective_date","2008-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Penyelenggaraan Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggara-usaha-perkebunan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. LANDAK: 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007; Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Azas, Tujuan dan Fungsi; Ruang Lingkup; Usaha Perkebunan; Luas dan Pembebasan Lahan Usaha Perekbunan; Perizinan Usaha Perkebunan; Pelaku Kemitraan Usaha Perkebunan; Hak, Kewajiban dan Larangan Perusahaan Perkebunan; Hak, Kewajiban dan Larangan Masyarakat Pekebun; Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Usaha Perkebunan; Penyidikan; Ketentuan Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2008. \n 22 Halaman Peraturan dan 10 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Usaha perkebunan di Kabupaten Landak diarahkan untuk mempercepat ekonomi daerah yang mandiri dan sinergis, dengan kemitraan usaha yang kokoh antara pemerintah, perusahaan, pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan Usaha Perkebunan: Perencanaan dilakukan berdasarkan rencana pembangunan nasional dan daerah, tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim, serta aspirasi masyarakat. Perencanaan meliputi lahan, tanaman, sumber daya manusia, kelembagaan, agribisnis hulu-hilir, sarana prasarana, dan pembiayaan.
Jenis Usaha Perkebunan: Terdiri dari budidaya tanaman perkebunan (skala besar oleh perusahaan, skala kecil oleh pekebun) dan industri pengolahan hasil perkebunan.
Kemitraan Usaha Perkebunan: Pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan memberikan peluang kemitraan kepada usaha perkebunan kecil, koperasi, dan masyarakat pekebun. Pola kemitraan meliputi inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk lainnya.
Luas dan Pembebasan Lahan: Luas maksimum lahan diatur untuk berbagai komoditas. Pembebasan lahan harus memperhatikan hak-hak pemilik lahan dan adat istiadat setempat, serta dilakukan tanpa membakar lahan.
Perizinan Usaha Perkebunan: Meliputi izin pencadangan lahan, izin lokasi, IUP (Izin Usaha Perkebunan), dan Hak Guna Usaha (HGU).
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha: Perusahaan perkebunan memiliki hak mengelola kebun kemitraan dan kewajiban membangun kebun masyarakat, kebun kas desa, serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masyarakat pekebun memiliki hak memperoleh kebun dan kewajiban menjual produksi kepada perusahaan.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilakukan oleh Bupati dengan instansi terkait, meliputi calon pekebun, perusahaan perkebunan, kelompok pekebun, dan koperasi.

\n","transitional_provisions","1. Semua peraturan atau ketentuan daerah tentang penyelenggaraan usaha perkebunan yang telah ada, pada saat berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Pola kemitraan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan yang sudah dan sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diberlakukan.\n3. Kecuali terhadap hak atas tanah dan/atau hak guna usaha yang telah diberikan, perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diberlakukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Bupati berhak menghentikan kegiatan perusahaan.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bupati berhak mencabut atau membatalkan Persetujuan Pencadangan Lahan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang dimiliki Perusahaan.\n3. Setiap orang yang melanggar larangan dalam peraturan daerah ini baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan diancam dengan pidana kurungan dan denda serta diproses sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku di bidang perkebunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 10 OF 2008
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE PLANTATION BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the welfare and prosperity of the people in a fair manner, plantations oriented towards leading commodities of the region need to have their sustainability guaranteed and their functions and roles enhanced;
that the management of the plantation business in Landak Regency is directed towards accelerating the realization of an independent, reliable, and synergistic regional economy that is harmonious, balanced, and in equilibrium with other development, so that real efforts are needed to create a climate that is able to accelerate the realization of solid business partnerships among all plantation business actors based on the principles of mutual benefit, respect, responsibility,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b00081fa-2499-4acc-a7e8-39eb104dc886","actionData","errors"]