[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","affca761-cdd7-4f8d-b6a6-c1ec80e0b556","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2016","number","76/PMK.05/2016","year","2016","published_date","2016-04-29","effective_date","2016-05-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 76/PMK.05/2016, BN.2016/NO.681, https:jdih.kemenkeu.go.id : 8 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tarif layanan ini merupakan imbalan yang diterima oleh BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa, yang terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya).

\r\n\r\n

Tarif layanan terdiri atas tarif layanan berdasarkan kelas (Rawat Inap, Tindakan Medis Operatif, Tindakan Kebidanan, dan Laboratorium), tarif layanan tidak berdasarkan kelas (Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Tindakan Penunjang Medis, Bimbingan dan Penelitian, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana), dan Tarif Farmasi. Tarif layanan berdasarkan kelas dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP, dengan tarif Kelas II ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dan tarif kelas lainnya dihitung berdasarkan persentase dari tarif Kelas II. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

\r\n\r\n

Tarif Farmasi berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% dari HNA+PPN. BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin dapat memberikan jasa layanan kepada pihak penjamin berdasarkan kontrak kerja sama, dan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% dari tarif layanan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76/PMK.05/2016
CONCERNING
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES
BHAYANGKARA HOSPITAL LEVEL III BANJARMASIN
AT THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

Considering:

that based on the provisions of Article 9 of Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of Public Service Agency Finances as amended by Government Regulation Number 74 of 2012, the service rates of agencies that implement Public Service Agency Financial Management are determined by the Minister of Finance upon the proposal of the minister/head of the institution;
that Bhayangkara Hospital Level III Banjarmasin at the Indonesian National Police has been designated as a Government Agency that implements the Public Service Agency Financial Management Pattern based on the Decree of the Minister of Finance Number 203/KMK.05/2014;
that the Chief of the Indonesian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=affca761-cdd7-4f8d-b6a6-c1ec80e0b556","actionData","errors"]