[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afeaca88-644e-4494-acbe-d7322a62f3d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-01-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komite Ekonomi dan Industri Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.2016/No.12, LL SETNEG : 6 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Komite Ekonomi dan Industri Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Presiden ini dibentuk untuk mendukung keberhasilan Kabinet Kerja dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional dengan melibatkan para ahli yang tergabung dalam Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan pemikiran strategis dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan industri.

Ketentuan Substansial

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dibentuk di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini bertugas melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global, serta memberikan saran strategis kepada Presiden. Komite ini juga dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden. Keanggotaan komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite ini berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta memperhatikan masukan dari Tim Pengarah yang terdiri dari beberapa menteri. Komite ini juga dapat membentuk kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Honorarium dan fasilitas perjalanan dinas diberikan kepada anggota komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Komite Ekonomi dan Industri Nasional melaksanakan tugas sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini. 2. Keberadaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Tahun 2014-2019.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERPRES No. 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/152721/perpres-no-112-tahun-2020","a17793c3-ff26-4b86-a8c0-6a1883013f56","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
NATIONAL ECONOMIC AND INDUSTRIAL COMMITTEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to support the success of the Working Cabinet in determining national economic and industrial policies, it is necessary to involve experts to provide thoughts gathered in the National Economic and Industrial Committee;
that in connection with the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the National Economic and Industrial Committee;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

DECIDES:

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION ON THE NATIONAL ECONOMIC AND INDUSTRIAL COMMITTEE.

Article 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afeaca88-644e-4494-acbe-d7322a62f3d3","actionData","errors"]