[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afe46954-6151-41cc-95ec-56a9fc0ae40f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002","number","45","year","2002","published_date","2002-10-25","effective_date","2002-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - dan - pertanggungjawaban - keuangan - daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 45, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 109
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil , rasional, transparan , partisipatif dan dapat bertanggungjawab berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No . 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; Perpres No. 18 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2002. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD, Penatushaan Keuangan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyusunan Perhutangan APBD, Pengawasan, Ketentuan Lain- Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002. \n 61 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan daerah tentang tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD serta petunjuk pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini bertujuan untuk menata sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, yang diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah), jenis pendapatan, dan obyek pendapatan. Belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik, yang dirinci menurut kelompok belanja (administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta modal), jenis belanja, dan obyek belanja. Pembiayaan meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Peraturan ini juga mengatur penyusunan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD, termasuk proses penyusunan, dokumen yang diperlukan, dan penetapannya. Selain itu, diatur pula penatausahaan keuangan daerah, yang mencakup pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara umum daerah, pengguna anggaran, dan pemegang kas. Sistem akuntansi keuangan daerah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dengan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri dari laporan keuangan pengguna anggaran, laporan triwulanan, dan laporan akhir tahun anggaran, yang mencakup laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD dan pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","1. Peraturan yang berkenaan dengan penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan perhitungan APBD untuk tahun anggaran 2003 dan seterusnya, mengacu kepada pedoman dan tata cara berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 109
Year 2002

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER: 45
YEAR:2002
CONCERNING
MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY
OF REGIONAL FINANCE

Reproduced by
Legal Section of the Regional Secretariat
Bogor Regency
2002

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER 109
YEAR 2002

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afe46954-6151-41cc-95ec-56a9fc0ae40f","actionData","errors"]