[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afd77498-d0b4-47d0-9c8e-d9a79983501c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2008","number","06","year","2008","published_date","2008-10-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah","place_of_enactment","Gunung Sugih","theme","PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sumber daya manusia bidang kesehatan di\r\nKabupaten Lampung Tengah saat ini masih jauh dari cukup\r\nyang mengakibatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya\r\nmudah dijangkau, murah, dan berkualitas masih belum\r\nsepenuhnya terpenuhi;\r\nb. bahwa sesuai tuntutan masyarakat serta kewajiban\r\nPemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan\r\nkewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus\r\npenanganan bidang kesehatan di daerah;\r\nc. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan\r\nmasyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu\r\nditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nUpaya Kesehatan Perorangan. \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan\r\nUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang\r\nPembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten\r\nDalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1821);\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor\r\n100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3495);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun\r\n2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4048);\r\n\r\n4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4389);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik\r\nKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4431);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah\r\ndua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang\r\nTenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3637);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4139);\r\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 167/KAB/B.VIII/1971\r\ntentang Pedagang Eceran Obat jo. Keputusan Menteri\r\nKesehatan Nomor : 1331 /MENKES/SK/X/2002 tentang\r\nPerubahannya;\r\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor\r\n922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara\r\nPemberian lzin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan\r\nNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002;\r\n\r\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003\r\ntentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di\r\nKabupaten/Kota;\r\n\r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005\r\ntentang Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;\r\n15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 Tahun 2001\r\ntentang Registrasi dan Praktik Perawat;\r\n16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002\r\ntentang Registrasi dan Praktek Bidan;\r\n17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540 Tahun 2002\r\ntentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan\r\nCara Lain;\r\n\r\n18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1424/Menkes/SK/\r\nXI/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;\r\n\r\n19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004\r\ntentang Sistem Kesehatan Nasional;\r\n\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor\r\n14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun\r\n2006 Nomor 14);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor\r\n11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007\r\nNomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLampung Tengah Nomor 03).\r\n\r\n\r\n\r\n \n Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Objek dan Subyek Retribusi\r\n3. Ruang Lingkup, Asas dan Sasaran\r\n4. Upaya Kesehatan Perorangan\r\n5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan\r\n6. Pengenaan Retribusi dan Masa berlakunya Izin\r\n7. Tenaga Kesehatan\r\n8. Pelayanan Kesehatan\r\n9. Kewajiban dan hak\r\n10. Pengajuan Keberatan\r\n11. Sanksi\r\n12. Ketentuan Peralihan\r\n13. Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan serta sarana penunjang kesehatan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan UKP, termasuk:

Perizinan:\n
- Persyaratan dan mekanisme perizinan untuk berbagai jenis praktik kesehatan perorangan dan sarana penunjang kesehatan seperti praktik dokter, bidan, perawat, balai pengobatan, rumah bersalin, laboratorium klinik, apotek, optikal, dan toko obat.
- Biaya retribusi perizinan yang berbeda untuk setiap jenis praktik dan sarana kesehatan.
\n
Tenaga Kesehatan:\n
- Kewajiban pemerintah daerah untuk mengupayakan penambahan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis.
- Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga medis yang bertugas di daerah khusus.
- Wewenang tenaga medis dan keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan prosedur operasional.
\n
Pelayanan Kesehatan:\n
- Kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan menambah sarana dan fasilitas kesehatan.
- Kewajiban Puskesmas untuk mengumumkan jam pelayanan.
\n
Kewajiban dan Hak:\n
- Kewajiban Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin untuk memberikan imbalan yang layak kepada dokter penanggung jawab.
- Hak Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin untuk menentukan dokter penanggung jawab.
\n

","transitional_provisions","1. Semua penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan di Kabupaten Lampung Tengah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.","sanctions","1. Penyelenggara sarana kesehatan yang menyalahgunakan perizinan dapat dikenai sanksi pencabutan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.\n2. Upaya kesehatan perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Lampung Tengah No. 05 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316325/perda-kab-lampung-tengah-no-05-tahun-2022","317312d1-5da3-4311-ac0c-7ec12a0f404d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAMPUNG TENGAH REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION
OF LAMPUNG TENGAH REGENCY
NUMBER: 06 OF 2008

CONCERNING

ORGANIZATION OF INDIVIDUAL
HEALTH EFFORTS

LEGAL BUREAU OF THE REGIONAL SECRETARIAT
OF LAMPUNG TENGAH REGENCY
YEAR 2008

LAMPUNG TENGAH REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG TENGAH REGENCY
NUMBER 06 OF 2008

CONCERNING

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=afd77498-d0b4-47d0-9c8e-d9a79983501c","actionData","errors"]