Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Temanggung agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, serta memberikan kepastian hukum dalam pengembangan produk pertanian. Kebijakan dan strategi meliputi pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian (KAP), penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik, pengelolaan pasca panen yang baik, pengembangan sistem Pertanian Organik, penataan Manajemen Rantai Pasok, pengembangan Kelembagaan Usaha, Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian (FATIP), peningkatan Mutu Konsumsi, dan fasilitasi percepatan Ekspor.

Pengembangan KAP mencakup penetapan, pengembangan, dan pengembangan sarana prasarana KAP. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik diprioritaskan untuk produk yang dipasarkan di dalam dan luar negeri serta bahan baku industri pengolahan. Pengelolaan pasca panen yang baik meliputi penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen, penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK), dan peningkatan mutu dan gizi pangan asal hewan melalui Sertifikasi NKV.

Pengembangan sistem Pertanian Organik mencakup penerapan sistem budidaya Pertanian Organik, penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen, sertifikasi organik dan uji mutu, pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik, serta pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap Pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan. Penataan Manajemen Rantai Pasok meliputi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok dan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani. Pengembangan Kelembagaan Usaha meliputi penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani dan penumbuhan lembaga korporasi. FATIP meliputi pengembangan iklim usaha yang kondusif, pembenahan pelayanan jasa publik, dan peningkatan nilai tambah produk Pertanian. Peningkatan mutu konsumsi dilakukan melalui promosi, kampanye, gerakan dan sosialisasi. Fasilitasi percepatan ekspor meliputi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk, pemenuhan persyaratan perkarantinaan, penyediaan informasi pasar internasional, dan penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian.

(-)

1. Masyarakat yang melanggar kewajiban memelihara dan mengembangkan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.