[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afcbb3bd-4eb3-41e5-9ce0-1a3c499914e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001","number","3/12/PBI/2001","year","2001","published_date","2001-07-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Peraturan Bank Indonesia NO. 3/12/PBI/2001, LN.2001/NO.98, TLN NO.4123, BI.GO.ID : 17 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/166/KEP/DIR dan Nomor 31/167/KEP/DIR masing-masing tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR. Hingga terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia bertindak atas nama Pemerintah dalam pelaksanaan jaminan ini.

Ketentuan Substansial
Peraturan ini mengatur bahwa Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran BPR, kecuali untuk BPR yang izinnya dicabut sebelum 26 Januari 1998 dan Badan Kredit Desa. Jaminan mencakup simpanan pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan BPR. BPR yang ingin mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan seperti menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan, membayar fee penjaminan, dan menyerahkan daftar nominatif simpanan pihak ketiga. Pembayaran jaminan dilakukan setelah verifikasi oleh Pengelola Sementara dan Kantor Akuntan Publik.

","transitional_provisions","1. Pemerintah menjamin simpanan pihak ketiga dari BPR yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat diselamatkan sehingga dibekukan kegiatan usahanya dalam 6 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.\n2. Penjaminan juga berlaku untuk BPR yang telah dibekukan kegiatan usahanya setelah Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 namun belum dilakukan pembayaran Program Penjaminan Pemerintah hingga ditetapkannya Peraturan ini.","sanctions","1. BPR yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/166/KEP/DIR dan Nomor 31/167/KEP/DIR masing-masing tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tatacara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Peraturan BI No. 5/17/PBI/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138167/peraturan-bi-no-517pbi2003","0e478f23-81b2-4482-b7f7-64173f48bff7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 3/12/PBI/2001
CONCERNING
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT GUARANTEE ON PAYMENT OBLIGATIONS
OF RURAL BANKS

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to restore and increase public confidence in Rural Banks, the Government provides a guarantee on the payment obligations of Rural Banks;
that pending the establishment of the Rural Bank Deposit Insurance Agency, the implementation of the Government guarantee on the payment obligations of Rural Banks is assisted by Bank Indonesia acting for and on behalf of the Government;
that in connection with this, it is deemed necessary to stipulate the Requirements and Procedures for the Implementation of the Government Guarantee on the Payment Obligations of Rural Banks in a Bank Indonesia Regulation;

In view of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afcbb3bd-4eb3-41e5-9ce0-1a3c499914e4","actionData","errors"]