[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afc62bc8-f223-44c9-8805-0606575ac9bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Pertambangan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PErtambangan-rakyat daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertambangan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini maka perlu dilakukan peninjauan kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertambangan Rakyat Daerah. \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986. \n Dalam peraturan dibahas mengenai penetapan WPR dan pelimpahan wewenang, pertambangan rakyat emas alluvial, pertambangan rakyat emas primer, pertamngan rakyat bahan galian golongan Adan B, tata cara memperoleh SIPRD, luas wilayah SIPRD, berakhirnya SIPRD, kedalaman penggalian dan peralatan yang digunakan, iuran, tatacara pemungutan dan perimbangan pembagiannya, hubungan SIPRD dengan hak-hak atas tanah dan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah mengatur mengenai pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Papua. Latar belakang dari peraturan ini adalah bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dengan persyaratan tertentu.\n2. Inventarisasi dan pendaftaran kegiatan pertambangan rakyat yang telah berjalan secara tradisi.\n3. Pengaturan khusus mengenai pertambangan rakyat emas alluvial dan emas primer, termasuk pendaftaran dan pemberian tanda batas sementara.\n4. Tata cara memperoleh Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD), termasuk persyaratan, jangka waktu, dan wilayah yang tidak dapat diberikan SIPRD.\n5. Luas wilayah SIPRD yang diatur berdasarkan jenis pengelola (perorangan, kelompok masyarakat, koperasi).\n6. Kewajiban pemegang SIPRD terkait iuran (iuran tetap dan iuran produksi) serta pengelolaan lingkungan hidup.\n7. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT
PAPUA PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 14 OF 2008
CONCERNING
REGIONAL SMALL-SCALE MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA PROVINCE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the Regional Regulation of Irian Jaya Province Level I Number 9 of 1998 concerning Small-Scale Mining Permit for Gold Minerals is no longer in accordance with the current situation, so it needs to be reviewed; \n that for the purpose of letter a, it is necessary to stipulate a Papua Provincial Regulation concerning Regional Small-Scale Mining; \n \n
In View of:	\n \n Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1967 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2831); \n Law Number 12 of 1969 concerning the Establishment of the Autonomous Province of West Irian and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afc62bc8-f223-44c9-8805-0606575ac9bf","actionData","errors"]