[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afc01585-5524-475c-991a-dfec43e70e2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR LIMBAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa pembuangan Air Limbah Domestik ke media lingkungan tanpa melalui pengelolaan sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan huruf c angka 4 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 \n Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;\r\n3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;\r\n4. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah;\r\n5. Pemanfaatan;\r\n6. Pengoperasian, Pemeliharaan, Dan Rehabilitasi;\r\n6. Hak Dan Kewajiban;\r\n7. Retribusi Air Limbah Domestik;\r\n8. Kelembagaan;\r\n9. Pembinaan;\r\n10. Pengawasan;\r\n11. Kerjasama;\r\n12. Sosialisasi Dan Promosi;\r\n13. Peran Serta Masyarakat Dan Swasta;\r\n14. Perizinan;\r\n15. Larangan;\r\n16. Insentif Daerah;\r\n17. Pembiayaan;\r\n18. Sanksi Administratif;\r\n19. Ketentuan Penyidikan;\r\n20. Ketentuan Pidana;\r\n21. Ketentuan Peralihan;\r\n22. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Tujuannya meliputi peningkatan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, perlindungan kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Pemerintah Daerah bertugas menyusun rencana SPALD, membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana SPALD, melaksanakan pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan, memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola SPALD, serta melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi SPALD, menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menerbitkan izin dan rekomendasi, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik, melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring Daerah, serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat.\n2. **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD):** SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik. SPALD terdiri dari SPALD Terpusat (SPALD-T) dan SPALD Setempat (SPALD-S). SPALD-T meliputi skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu. SPALD-S terdiri dari sub sistem pengolahan setempat, sub sistem penyedotan dan pengangkutan Air Limbah Domestik, sub sistem pengolahan Air Limbah Domestik, dan sub sistem pembuangan akhir.\n3. **Hak dan Kewajiban:** Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik, mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak, mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan, mendapatkan rehabilitasi lingkungan, dan memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Setiap orang berkewajiban mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD-T, membuat tangki septik sesuai standar, meletakkan tangki septik di bagian depan bangunan, melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala, dan membayar retribusi.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap Orang atau Badan yang mengelola Air Limbah Domestik tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:\n\n1. Teguran lisan\n2. Teguran tertulis\n3. Penghentian sementara kegiatan\n4. Penghentian tetap kegiatan\n5. Pencabutan sementara izin\n6. Pencabutan izin tetap\n7. Denda administratif","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 1 OF 2021
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering :

that a good and healthy environment and optimal health status are the constitutional rights of citizens guaranteed by the 1945 Constitution, making it an obligation for the Regional Government to establish regional policies regarding health efforts and environmental management;
that the disposal of Domestic Wastewater into the environmental media without management has the potential to cause pollution and/or environmental damage and can reduce the degree of health and productivity of human activities;
that based on the provisions of the Article and letter c number 4 of the Division of Governmental Affairs in the Field of Public Works and Spatial Planning of the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afc01585-5524-475c-991a-dfec43e70e2d","actionData","errors"]