[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afb8a400-7672-4979-be81-4de5e616e056","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 5/2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna\r\npelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah\r\nberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun\r\n2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah\r\nKabupaten Situbondo memiliki kewenangan yang luas,\r\nnyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan\r\nkelembagaan perangkat daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang\r\nluas nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten\r\nSitubondo dipandang perlu membentuk Rumah Sakit\r\nUmum Daerah Asembagus di Kabupaten Situbondo\r\nuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di\r\nbidang kesehatan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah\r\nSakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;\r\nUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;\r\nKeputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. \n Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo mencakup ketentuan umum; pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; komite; staf medik fungsional; satuan pengawas internal; tata kerja; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus di Kabupaten Situbondo sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan. RSUD Asembagus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama RSUD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan, dengan fungsi meliputi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan, penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal, penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kaidah ekonomi dan fungsi sosial, pembinaan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan urusan ketatausahaan, pelaporan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi RSUD Asembagus terdiri dari Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, Komite-Komite, dan Staf Medik Fungsional. Komite bertugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, pembinaan etika profesi, dan pengaturan kewenangan profesi. Staf Medik Fungsional bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik kepada pasien. Satuan Pengawas Internal bertugas mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, keuangan, dan manajemen RSUD. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
ASEMBAGUS REGIONAL GENERAL HOSPITAL
SITUBONDO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

Considering:

that based on Law Number 32 of 2004 as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and for the implementation of structuring regional apparatus organizations based on Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, the Situbondo Regency Government has broad, real and responsible authority to carry out structuring of regional apparatus institutions;
that in the context of implementing broad, real and responsible Regional Autonomy in Situbondo Regency, it is deemed necessary to establish the Asembagus Regional General Hospital in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afb8a400-7672-4979-be81-4de5e616e056","actionData","errors"]