[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afb77118-718a-46eb-a5ee-2f41865358d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi seluruh warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Kondisi geografis, geologis, hidrologis demografis berpotensi terjadinya bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia seperti tanah longsor, kekeringan, angin topan dan lainnya. Bencana sebagaimana dimaksud huruf b, menuntut peran Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang bantuan sosial bagi korban bencana, yang meliputi : ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, pemberian bantuan sosial, tata cara penyampaian usulan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, umber dana dan besarnya bantuan sosial, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Sosial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan sosial bagi korban bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi warga dari bencana, mengingat potensi bencana yang kompleks di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, atau lembaga non-pemerintah yang mengalami dampak krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, atau fenomena alam. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang, yang direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya. Tata cara penyampaian usulan bantuan sosial diatur, termasuk persyaratan identitas pengusul, domisili, besar bantuan, tujuan penggunaan, dan manfaat yang akan dicapai. Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui PPKAD atau Kepala SKPD terkait. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Bantuan Sosial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
SOCIAL ASSISTANCE FOR DISASTER VICTIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible for protecting all its citizens with the aim of providing protection for life and livelihood, including protection against disasters, in order to realize public welfare;
that geographical, geological, hydrological, and demographic conditions have the potential for disasters, both disasters caused by natural factors, non-natural factors or human factors such as landslides, droughts, typhoons and others;
that the disasters as referred to in letter b, require the role of the Regional Government to establish policies for providing assistance to disaster victims in accordance with the financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afb77118-718a-46eb-a5ee-2f41865358d3","actionData","errors"]