[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afaf0de6-27d2-474b-af74-fa5160c0e7de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD NO.85
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:	\n \n pertambahan penduduk dan perubahan pola\r\nkonsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya\r\nvolume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin\r\nberagam, pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode\r\ndan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan\r\nlingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif\r\nterhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sampah telah menjadi permasalahan nasional\r\nsehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara\r\nkomprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar\r\nmemberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi\r\nmasyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat\r\nmengubah perilaku masyarakat \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten\r\nMamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan\r\nSampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang\r\nPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis\r\nSampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16\r\nTahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah\r\nTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja\r\nInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan\r\nLembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur. \n PENGELOLAAN SAMPAH\r\nRUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH\r\nTANGGA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi persampahan, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga.

Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang akurat, mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif TPA, serta memperoleh pembinaan pengelolaan sampah.

Setiap orang wajib mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan pengelolaan air limbah. Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Kendaraan bermotor wajib menyediakan tempat sampah.

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terkait pengurangan sampah.

Bupati dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dan bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah melalui pemberian usul, saran, dan pelaksanaan pengelolaan sampah secara mandiri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan Pasal 11, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 19 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU TIMUR
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF HOUSEHOLD WASTE AND
HOUSEHOLD-TYPE WASTE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that the increase in population and changes in community consumption patterns have led to an increase in the volume, types, and characteristics of increasingly diverse waste;
that waste management is not yet in accordance with environmentally sound waste management methods and techniques, resulting in negative impacts on public health and the environment;
that waste has become a national problem, so its management needs to be carried out comprehensively and in an integrated manner from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afaf0de6-27d2-474b-af74-fa5160c0e7de","actionData","errors"]