[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afa6e1ad-0fe0-4633-a5a3-8d6adeaf9e7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh\r\nlingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi\r\nkewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan\r\nkebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;\r\nb. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media\r\nlingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan\r\nberpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang\r\ndapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas\r\nmanusia;\r\nc. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan\r\nkonkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban\r\nPemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang\r\nmenjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di\r\nKabupaten Banjarnegara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); Peencanaan SPALD; Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat dan Swasta; Kelembagaan; Pembiayaan; Pembinaan; Pengawasan; Kerjasama; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Larangan; Sanksi Adminsitratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, mencapai kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu, menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik, termasuk penyusunan rencana SPALD, pembangunan prasarana, pendidikan masyarakat, koordinasi antar lembaga, dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan SPALD, menyelenggarakan SPALD bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menerbitkan izin, melakukan pembinaan, mengembangkan kelembagaan, dan menyusun sistem tanggap darurat.

SPALD terdiri dari SPALD-S (Setempat) dan SPALD-T (Terpusat), dengan pemilihan sistem mempertimbangkan rencana tata ruang, kepadatan penduduk, cakupan pelayanan, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan. SPALD-S mencakup sub-sistem pengolahan setempat (skala individual dan komunal), pengangkutan lumpur tinja, dan pengolahan lumpur tinja (IPLT). SPALD-T melayani skala perkotaan, permukiman, dan kawasan tertentu. Rumah dan bangunan baru di cakupan SPALD-T harus tersambung ke sistem tersebut.

Perencanaan SPALD meliputi rencana induk (jangka waktu 20 tahun), studi kelayakan (kajian teknis, keuangan, ekonomi, dan lingkungan), dan perencanaan teknik terperinci (dokumen laporan utama dan lampiran). Masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, pelayanan pengelolaan air limbah yang layak, pembinaan, rehabilitasi lingkungan, dan informasi. Setiap orang berkewajiban mengelola air limbah domestik sesuai standar, membuat tangki septik, dan membayar retribusi. Pengelola SPALD-T wajib memiliki IPLC, mengolah air limbah sesuai peraturan, membangun komponen SPALD-T sesuai ketentuan teknis, dan memeriksa kadar parameter air limbah secara periodik.

Masyarakat dan swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab, dan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai operator. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki sertifikasi kompetensi dan izin dari Bupati. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif. Terdapat larangan membuang air limbah tanpa pengolahan, melakukan penyambungan ilegal, merusak jaringan, dan membuang limbah berbahaya ke jaringan air limbah domestik.

","transitional_provisions","1. Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:\n a. peringatan lisan;\n b. peringatan tertulis;\n c. pemberlakuan desinsentif dalam bentuk denda;\n d. penghentian sementara kegiatan;\n e. penghentian tetap kegiatan;\n f. pembekuan sementara izin; dan\n g. pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJARNEGARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen has the right to a good and healthy environment, therefore it is the obligation of the Regional Government to establish policies regarding domestic wastewater management;
that domestic wastewater discharged into the environmental media in the Region is increasing and has the potential to cause environmental pollution that can reduce the degree of human health and productivity;
that domestic wastewater management is a concurrent affair that is the authority and obligation of the Regional Government, therefore it is necessary to have regulations that become the basis for domestic wastewater management in Banjarnegara Regency;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afa6e1ad-0fe0-4633-a5a3-8d6adeaf9e7f","actionData","errors"]