Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2022

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk memenuhi prinsip tepat waktu dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

1. Laporan realisasi anggaran (ringkasan dan rincian menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, serta rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara).
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
3. Neraca.
4. Laporan operasional.
5. Laporan arus kas.
6. Laporan perubahan ekuitas.
7. Catatan atas laporan keuangan.
8. Lampiran-lampiran yang berisi daftar rekapitulasi piutang daerah, penyisihan piutang tidak tertagih, dana bergulir, penyertaan modal, realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, aset lainnya, dana cadangan daerah, kewajiban jangka pendek dan panjang, sub kegiatan yang belum diselesaikan, dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp2.430.235.208.977,95 dan belanja sebesar Rp2.268.508.827.348,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp161.726.381.629,95. Pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp142.069.477.363,05 dan pengeluaran sebesar Rp21.131.000.000,00, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp120.938.477.363,05. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah Rp282.664.858.993,00.

(-)

(-)