[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af980614-515d-4bc6-85d1-362562d45c64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang Ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dan aktif dalam peroses pembangunan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Juga maksud dan tujuan dari PUG. Ruang lingkup dari perda ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PUG. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG. Perencanaan dan pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi kebijakan. Peran serta masyarakat dalam PUG dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan. Diatur juga mengani pembinaan dan Pembiayaan PGU. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Kendari.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan PUG, melakukan koordinasi dan fasilitasi, memperkuat kelembagaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG, memberikan bantuan teknis, dan melaksanakan PUG terkait bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM, dan politik.
Perencanaan dan Pelaksanaan: Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan ini dilakukan melalui analisis gender. Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG dan menetapkan Badan/Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator.
Pembentukan Pokja PUG: Untuk mempercepat pelembagaan PUG, dibentuk Pokja PUG yang beranggotakan seluruh Kepala/Pimpinan SKPD. Pokja PUG bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, melaksanakan sosialisasi dan advokasi, menyusun program kerja, mendorong anggaran berperspektif gender, dan melakukan pemantauan.
Focal Point PUG: Setiap SKPD memiliki Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja berperspektif gender, melaksanakan pelatihan, dan melaporkan pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 8 OF 2014
on
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement Presidential Instruction Number 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 on General Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming in the region as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2011 on Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 on General Guidelines for the implementation of Gender Mainstreaming in the region;
that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal rights between women and men to enjoy the rights of citizens in the fields of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af980614-515d-4bc6-85d1-362562d45c64","actionData","errors"]