[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af915b79-5670-45fb-9427-abfc1a9f1088","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","short_title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-07-23","effective_date","2024-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f6e320e1-7d84-43e9-8730-3bfb764e0509","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Luar Negeri","short_name","Permenlu","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Luar Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Pelaksanaan - Petunjuk Teknis - Jabatan Fungsional - Penata Kanselerai
2024
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 4, BN 2024 (419): 37 hlm.; jdih.kemlu.go.id
Peraturan Menteri Luar Negeri TENTANG Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai. \n Dasar hukum Permenlu ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017; Keppres Nomor 108 Tahun 2003; Perpres Nomor 116 Tahun 2020; Kepmenlu Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Permen PAN RB 13 Tahun 2018; Permenlu Nomor 6 Tahun 2021; dan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023. \n Peraturan Menteri mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan\r\nPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) yang didalamnya termuat klasifikasi/rumpun jabatan, tugas pokok, ruang lingkup, kedudukan, dan tanggung jawab. JFPK merupakan JF yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\na. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1680);\r\nb. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723); dan\r\nc. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 42 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 37, lampiran hlm 38 sd 42) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1680);\n2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723);\n3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1756).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (JFPK) di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Penata Kanselerai.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Klasifikasi dan Ruang Lingkup:** JFPK termasuk dalam klasifikasi jabatan politik dan hubungan luar negeri. Tugas utama Penata Kanselerai adalah melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi manajemen keuangan, manajemen barang milik negara, manajemen ketatausahaan perkantoran, dan manajemen sumber daya manusia.\n2. **Kedudukan dan Tanggung Jawab:** Penata Kanselerai berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kekanseleraian pada Kementerian atau Perwakilan, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, pengawas, atau Kepala Perwakilan.\n3. **Kategori dan Jenjang Jabatan:** JFPK merupakan jabatan kategori keahlian dengan jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.\n4. **Penugasan Khusus:** Penugasan khusus dapat berupa misi tertentu atau pengumandahan (detasering) dengan kriteria yang ditetapkan.\n5. **Penilaian Kinerja dan Angka Kredit:** Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Uji Kompetensi JFPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9).\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kamus kompetensi JFPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5).","sanctions","(-)","revokes",[97,103,107],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenlu No. 24 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139379/permenlu-no-24-tahun-2019","1efa2d20-3fff-44da-afc4-5a67472accd1",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permenlu No. 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139371/permenlu-no-21-tahun-2019","f41de111-0730-4deb-a160-3bbf5e3b3d64",{"_98":108,"_100":109,"_36":110},"Permenlu No. 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139368/permenlu-no-19-tahun-2019","17b2b735-c3f5-4b3d-aa02-8ec81ff42bca","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES AND TECHNICAL GUIDELINES FOR THE
CHANCELLERY ADMINISTRATOR FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for career development, increased professionalism, and improved performance of the Chancery Administrator Functional Position, it is necessary to prepare implementation guidelines and technical guidelines for the Chancery Administrator Functional Position;
that based on the provisions of Article 99 paragraph (3) letters b and c of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management as amended by Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management, as well as Article 47 paragraph (2) letters b and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af915b79-5670-45fb-9427-abfc1a9f1088","actionData","errors"]