[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af86a9c5-5876-4c87-b5b7-7d8aba32a214","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-08-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Penanaman Modal Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman-modal
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO. 5, TLD NO. 23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal Daerah
ABSTRAK:	\n \n penanaman modal merupakan salah satu faktor\r\npenggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan\r\nDaerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian\r\nhukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka\r\npeningkatan Penanaman Modal.\r\nerdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6)\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Penanaman\r\nModal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota\r\nmenjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota.\r\nberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru\r\nNomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang\r\nMenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru\r\nmenyebutkan bahwa kebijakan penanaman modal menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi.\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan\r\nDasar Pokok-Pokok Agraria.\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang\r\nPerkoperasian.\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase\r\ndan Alternatif Penyelesaian Sengketa .\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah .\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModal.\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang .\r\nUndang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan\r\nTerbatas.\r\nUndang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil, dan Menengah.\r\nUndang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman\r\nModal Di Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang\r\nKawasan Industri.\r\nPeraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang\r\nPengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan\r\nPerundang-undangan.\r\nPeraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria\r\nDan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha\r\nTerbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.\r\nPeraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar\r\nBidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang\r\nTerbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman\r\nModal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar\r\nBidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang\r\nTerbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.\r\nPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nTerpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13\r\nTahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Kabupaten Barru.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008\r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nKabupaten Barru . \n PENANAMAN MODAL\r\nDAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal daerah di Kabupaten Barru. Latar belakangnya adalah penanaman modal sebagai penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum dan kemudahan pelayanan penanaman modal.

Kebijakan dasar penanaman modal meliputi pemberian perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta membuka kesempatan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah, merumuskan pedoman, pembinaan, dan pengawasan, serta mengoordinasikan kebijakan di bidang penanaman modal.

Urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal mencakup perencanaan, promosi, kerjasama, pelayanan (termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pengendalian, pengawasan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Peraturan ini juga mengatur bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, insentif dan kemudahan yang dapat diberikan kepada penanam modal (seperti pengurangan pajak daerah dan penyediaan lahan), serta kewajiban mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Penanam modal memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, informasi, pelayanan, dan fasilitas kemudahan. Mereka juga berkewajiban menghormati norma agama dan adat istiadat setempat, memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), membuat laporan kegiatan penanaman modal, memiliki kantor di daerah, memelihara lingkungan, dan memenuhi ketentuan pengupahan.

Peraturan ini juga mengatur penyelesaian permasalahan atau sengketa penanaman modal melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui penyampaian saran dan informasi potensi daerah.

","transitional_provisions","1. Penanaman Modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha Penanaman Modal.\n2. Perjanjian penanaman Modal yangdilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.\n3. Perizinan yang dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Penanam Modal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penarikan fasilitas penanaman modal, pencabutan izin usaha tetap, dan/atau rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah.\n3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAHPasal 9 sampai dengan Pasal 11","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338271/perda-kab-barru-no-6-tahun-2024","9b220007-dbb5-4acb-8f22-d871fe8864cc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[105],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BARRU REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
ON
REGIONAL CAPITAL INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARRU,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af86a9c5-5876-4c87-b5b7-7d8aba32a214","actionData","errors"]