[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af7d8934-b18e-4a58-a3fc-97de23536e8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perkoperasian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2017","number","25","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Perkoperasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 21 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perkoperasian\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama memiliki arti\r\npenting serta kedudukan yang strategis dalam menopang\r\nketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana\r\npenciptaan lapangan kerja di kabupaten Tulungagung;\r\nb. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri\r\nagar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional\r\nda1am bidang manajemen, pemodalan, tekno1ogi, jiwa\r\nkewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga\r\ndapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;\r\nc. bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi\r\nmerupakan urusan pemerintahan yang wewenangnya\r\ndilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk\r\nmemberikan pedoman bagi semua pihak da1am\r\npenyelenggaran koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perkoperasian. \n 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015;\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang\r\nPersyaratan dan Tata Cara Pengesahan AIda Pendirian dan\r\nPerubahan Anggaran Dasar Koperasi;\r\n4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor\r\n10/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. \n Mengatur tentang:\r\n1. Fungsi, peran dan prinsip koperasi;\r\n2. Kelembagaan koperasi;\r\n3. Keanggotaan dan anggaran dasar koperasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perkoperasian, termasuk:

Kelembagaan Koperasi: Bentuk dan jenis koperasi (primer dan sekunder), persyaratan pembentukan badan hukum, serta ketentuan mengenai anggaran dasar.
Keanggotaan: Syarat keanggotaan, calon anggota, anggota luar biasa, dan pemberhentian anggota.
Perangkat Koperasi: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
Kegiatan Usaha: Jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi, termasuk usaha simpan pinjam, serta ketentuan mengenai izin usaha dan pembukaan jaringan pelayanan.
Pengawasan dan Pembinaan: Pengawasan oleh Bupati dan Perangkat Daerah, jenis pengawasan, serta kewajiban pelaporan koperasi.
Pemeringkatan Koperasi: Kriteria pemeringkatan koperasi berdasarkan kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat bagi anggota, dan manfaat bagi masyarakat.
Pendidikan dan Pelatihan: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi.
Permodalan: Sumber modal koperasi, termasuk modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan.
Koperasi Skala Besar: Strategi untuk mewujudkan koperasi skala besar.
Revitalisasi: Tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan langkah-langkah revitalisasi koperasi.
Pemberdayaan: Bentuk pemberdayaan koperasi, termasuk pembinaan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, perkuatan permodalan, perlindungan dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis.
Perlindungan Usaha: Upaya perlindungan usaha koperasi.
Kemitraan: Ketentuan mengenai kemitraan antara koperasi dengan pihak lain.
Peran Serta Masyarakat: Dorongan terhadap peran serta masyarakat dalam upaya menumbuhkan koperasi.

\n","transitional_provisions","1. Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Koperasi, KSP, USP Koperasi dan/atau pengurus Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (8), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59 (1) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembekuan sementara, pemberhentian sementara, pencabutan izin usaha, atau pencabutan ijin pembukaan jaringan pelayanan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

TULUNGAGUNG REGIONAL REGULATION
NUMBER 25 OF 2017
ON
COOPERATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

TULUNGAGUNG REGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that cooperatives as a joint venture have an important meaning and a strategic position in supporting the economic resilience of the community and also as a vehicle for creating jobs in the Tulungagung regency;
that cooperatives need to be built to be strong and independent in order to become cooperatives that are capable, professional in the fields of management, capital, technology, entrepreneurial spirit, and the ability to compete so as to improve the standard of living of the community;
that the empowerment and protection of cooperatives is a government affair whose authority is carried out by the Regional Government so that in order to provide guidelines for all parties in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af7d8934-b18e-4a58-a3fc-97de23536e8b","actionData","errors"]