[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af79fa1c-b091-4fd7-87bc-34605d394b61","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.01/2020","number","150/PMK.01/2020","year","2020","published_date","2020-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MANAJEMEN EKSEKUTIF – JABATAN ANALIS – KOMITE NASIONAL EKONOMI
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 150/PMK.01/2020, BN.2020/NO.1163, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah telah dilakukan perubahan terhadap Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah \n Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 41); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 73/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 663); Permenkeu RI No. 74/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 664) \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nKetentuan mengenai Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terdiri dari ketentuan kedudukan, tugas, syarat jabatan, formasi, pengangkatan, pemberhentian, dan ketentuan peralihan dari jabatan Analis Kebijakan di lingkungan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah untuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkat pegawai baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020. \n - \n - \n 7 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pembentukan jabatan analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Latar belakang pembentukan jabatan analis adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Manajemen Eksekutif KNEKS dalam mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Tujuan dari pembentukan jabatan ini adalah untuk memberikan dukungan teknis terkait ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing divisi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Analis merupakan salah satu jabatan di unit kerja pada Manajemen Eksekutif KNEKS dan dapat dibentuk di bawah unit terkecil untuk memberikan dukungan teknis.
Analis terdiri dari Analis Tingkat I sampai dengan Tingkat V.
Tugas Analis adalah membantu Kepala Divisi dalam melakukan analisis, pengolahan data, pengkajian data, penyajian data, serta penyusunan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Rincian tugas Analis ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekretariat KNEKS.
Syarat jabatan Analis ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekretariat KNEKS.
Jumlah dan komposisi Analis didasarkan pada kebutuhan dan ditentukan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS.
Analis dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-Pegawai Negeri Sipil.
PNS yang ditempatkan/ditugaskan menjadi Analis diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS.
Manajemen Sumber Daya Manusia bagi Analis yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi Analis yang berasal dari Non-PNS ditetapkan oleh Direktur Eksekutif.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pegawai yang memangku jabatan Analis Kebijakan di lingkungan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkat pegawai baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nCOPY\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 150 /PMK.01/2020
REGARDING
THE ESTABLISHMENT OF ANALYST POSITIONS IN THE EXECUTIVE MANAGEMENT OF THE
NATIONAL COMMITTEE FOR SHARIA ECONOMY AND FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the development of the
Sharia economic and financial ecosystem in supporting
national economic development, changes have been
made to the National Committee for Sharia
Finance to become the National Committee for Sharia Economy and
Finance through Presidential Regulation Number
28 of 2020 concerning the National Committee for Sharia Economy and
Finance;
that to implement the provisions of Article 16 of
Presidential Regulation Number 28 of 2020 concerning the
National Committee for Sharia Economy and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af79fa1c-b091-4fd7-87bc-34605d394b61","actionData","errors"]