[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af6f72ba-7a78-428a-8e6d-a39b27ea352d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-08-15","effective_date","2006-08-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa keuangan Desa dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa; bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Brebes secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur keuangan desa; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan\r\nketentuan sesuai dengan Bab XI Bagian Kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Juncto Bab VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes; \r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang keuangan desa, sumber pendapatan desa, penyusunan dan penetapan APB Desa, pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2006. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa mengatur pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

Ketentuan Umum: Menjelaskan istilah-istilah penting dalam pengelolaan keuangan desa.
Keuangan Desa: Mengatur sumber pendanaan urusan pemerintahan desa yang berasal dari APB Desa, bantuan pemerintah pusat dan daerah. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah aparat pemerintah desa yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
Sumber Pendapatan Desa: Terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan pemerintah pusat dan daerah, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.
Penyusunan dan Penetapan APBDes: Pemerintah Desa menyusun APBDes setiap tahun dengan pedoman dari Peraturan Bupati. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.
Pengelolaan Keuangan Desa: Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
Ketentuan Sanksi: Bupati dapat mengurangi alokasi dana desa jika desa tidak mampu melaksanakan pembangunan secara transparan dan akuntabel.
Ketentuan Lain-lain: Peraturan Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus siap sebelum Alokasi Dana Desa dilaksanakan.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

","transitional_provisions","1. Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa masing-masing.\n2. Bagi Desa yang tidak mampu dapat diupayakan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan APBD.\n3. Tanah-tanah Desa beserta tanah bangunan dan sejenisnya, yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung yang merupakan tanah bengkok dengan Peratuan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang dituangkan dan ditetapkan dalam APB Desa.\n4. Dengan berlakunya Peratuan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peratuan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposrsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntanbilitas.\n2. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BREBES REGENCY
NUMBER : 17
YEAR : 2006 SERIES :D NO:5

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 10 OF 2006
ON
VILLAGE FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

Menimbang :

that the village finance is used to carry out government affairs which become
the authority of the village and the improvement of services and empowerment of the village community;
that in order to improve the implementation of Government and implementation of
village development and services to the community in Brebes Regency in a productive
useful and successful manner, it is deemed necessary to regulate village finance;
that for the purposes as referred to in letters a and b and to implement
provisions in accordance with Chapter XI Fifth Section of the Law of the Republic of Indonesia
Number 27 of 2004 Juncto Chapter VII of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72
of 2005, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af6f72ba-7a78-428a-8e6d-a39b27ea352d","actionData","errors"]