[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af627a9e-805d-40c1-bd6f-d1201888ad86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK","short_title","Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informasi publik
2019
Qanun NO. 7, Lembaran Aceh tahun 2019/ No. 15
Qanun TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa untuk menjamin penyelenggaran pengelolaan informasi publik yang berkualitas, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria pengelolaan informasi publik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Aceh kepada masyarakat; bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dalam bidang komunikasi dan informatika, pemerintah Aceh berwenang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Aceh. \r\n\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur 50 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Badan Publik; BAB III Hak Pemohon dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik; BAB IV Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan; BAB V Informasi yang Dikecualikan; BAB VI Pengelolaan Pelayanan Informasi; BAB VII Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; BAB VIII Mekanisme Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa; BAB IX Komisi Informasi Aceh; BAB X Kerja Sama; BAB XI Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi; BAB XII Ketentuan Pidana; BAB XIII Ketentuan Lain-lain; BAB XIV Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengetahui rencana kebijakan pemerintah yang berdampak pada publik, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan menjadi pedoman bagi badan publik dalam mengelola informasi yang berkualitas.

Ketentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:

Badan Publik:\n
- Definisi dan jenis badan publik yang wajib menyediakan informasi, termasuk Pemerintah Aceh, DPRA, badan lain yang dananya bersumber dari APBA, organisasi nonpemerintah yang menerima dana dari APBA atau sumbangan masyarakat, BUMA, BUMN yang beroperasi di Aceh, dan lembaga vertikal di Aceh.
- Hak badan publik untuk menolak memberikan informasi dalam kondisi tertentu.
- Kewajiban badan publik untuk mengelola, menyediakan, dan menerbitkan informasi publik, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi.
\n
Hak dan Kewajiban:\n
- Hak pemohon untuk melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi.
- Kewajiban pengguna informasi untuk menggunakan informasi sesuai peraturan dan mencantumkan sumber informasi.
\n
Jenis Informasi:\n
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (setiap 6 bulan).
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta jika mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti daftar informasi publik, hasil keputusan badan publik, kebijakan, rencana kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan laporan pelayanan informasi.
\n
Informasi Dikecualikan:\n
- Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, meliputi informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, informasi yang dapat menimbulkan keresahan, fitnah, konflik, kerusakan moral, atau etika.
- Proses penentuan informasi yang dikecualikan melibatkan PPID Utama, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, dan PPID Pembantu.
\n
PPID:\n
- Pembentukan PPID di setiap badan publik.
- Tugas dan wewenang PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi.
\n
Mekanisme Permohonan:\n
- Tata cara permohonan informasi secara tertulis atau tidak tertulis.
- Proses pengajuan keberatan jika permohonan ditolak.
\n
Komisi Informasi Aceh (KIA):\n
- Pembentukan KIA sebagai lembaga nonstruktural yang independen.
- Fungsi KIA dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik.
- Tugas dan wewenang KIA dalam menyelesaikan sengketa informasi.
\n

","transitional_provisions","sanctions","Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN ACEH
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF PUBLIC INFORMATION OPENNESS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

GOVERNOR OF ACEH,

Considering:

that the right to obtain public information is one of
the human rights to realize the implementation of good
and clean governance;
that to ensure the implementation of quality public
information management, it is necessary to establish
standards and criteria for public information management;
that based on the provisions of Article 42 paragraph (1) letter i
of Law Number 11 of 2006 concerning the Government
of Aceh, the Governor has the duty and authority
to convey information on the implementation of the Aceh Government
to the public;
that based on the Attachment to Law Number 23
of 2014 concerning Regional Government, relating to
the division of concurrent governmental affairs between
the Central Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af627a9e-805d-40c1-bd6f-d1201888ad86","actionData","errors"]