[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af545baf-5c1c-478d-b4be-ffa0542c6676","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pengelolaan Ternak Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pangan, Pertanian dan Peternakan
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ternak Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengembangan peternakan serta peningkatan pendapatan peternak di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah menyebarkan ternak kepada masyarakat;bahwa dalam rangka melaksanakan penyebaran dan\r\npengembangan ternak Pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 Tahun 1993;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud Dan Tujuan;Pengadaan Ternak;Sistem Penyebaran Dan Pengembangan Ternak;Pelaksanaan Penyebaran Dan Pengembangan;Pengembalian ternak;Pengembangan;Penjualan;Hasil Penerimanaan;Resiko Dan Tanggun Jawab;Penghapusana Ternak Pemerintah;Pengelolaan Ternak Milik Masyarakat/Pihak Lain;Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan ternak pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. Maksud dari penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah adalah untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat, dengan tujuan meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggaduh.

Pengadaan ternak pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan, yang dituangkan dalam surat perjanjian antara penggaduh dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Wilayah penyebaran disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dengan lokasi yang memenuhi persyaratan bebas penyakit, sesuai kondisi sosial budaya, mendukung pemasaran, efisiensi pembinaan, dan daya dukung wilayah yang memadai.

Jenis ternak yang disebarkan dapat berupa sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas, atau aneka ternak yang berpotensi dikembangkan. Jumlah ternak disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh. Seleksi calon penggaduh dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota, dengan syarat umum memiliki tempat tinggal tetap, berkeluarga, berbadan sehat, berkelakuan baik, berpengalaman, dan merupakan anggota kelompok tani/ternak.

Penggaduh memiliki kewajiban memelihara ternak dengan baik, mengikuti petunjuk teknis, melaporkan kejadian terhadap ternak, dan menyerahkan sebagian keturunan atau nilai ternak sesuai perjanjian. Penggaduh berhak menerima ternak sesuai perjanjian, memiliki ternak dan sebagian hasilnya setelah melunasi kewajiban, memanfaatkan tenaga ternak, dan memanfaatkan pupuk kandang.

Pengembalian ternak pemerintah dapat diatur sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku, termasuk sistem pengembalian untuk ternak betina yang dikembangbiakkan, ternak pejantan, dan ternak yang digemukkan. Pengembangan ternak dilakukan melalui pembinaan wilayah, sarana dan permodalan, kelembagaan kelompok tani, keterampilan teknis beternak, manajemen usaha tani, reproduksi ternak, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Ternak setoran yang layak bibit dapat disebarkan kembali kepada penggaduh lain, sedangkan yang tidak layak bibit dapat disebarkan sebagai paket penggemukan. Ternak yang tidak layak bibit, hasil penggemukan, dan ternak yang dipotong paksa atau majir dapat dijual, dengan hasil penjualan merupakan pendapatan daerah.

","transitional_provisions","1. Surat perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Surat Perjanjian dimaksud.","sanctions","1. Penggaduh yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Pemerintah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
MANAGEMENT OF GOVERNMENT LIVESTOCK
IN SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af545baf-5c1c-478d-b4be-ffa0542c6676","actionData","errors"]