[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af46fbd9-addd-409d-b428-0d9d2254774b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-01-13","effective_date","2021-01-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 3, BN 2021/ NO 68; http://jdih.kkp.go.id/ : 5 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas \r\npenyusunan rencana kerja dan anggaran \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan, telah \r\nditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan \r\nPerikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2018 tentang \r\nPedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan \r\nAnggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan \r\nNomor 39/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman \r\nUmum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran\r\nKementerian Kelautan dan Perikanan, sudah tidak \r\nsesuai dengan perkembangan dan kebutuhan \r\norganisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan \r\nPerikanan serta ketentuan peraturan perundang\u0002undangan sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan \r\nPerikanan tentang Pedoman Umum Penyusunan \r\nRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan \r\ndan Perikanan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 \r\ntentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran \r\nKementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5178); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 \r\ntentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan \r\nPenganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6056); \r\n5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor \r\n208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan \r\ndan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran \r\nKementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar \r\nIsian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);\r\n6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata \r\nKerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1114);\r\n \n Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor\r\n39/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Umum \r\nPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian \r\nKelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1601) \n 99 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman umum untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyusunan anggaran di lingkungan KKP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan terbaru. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi satuan kerja (satker) di lingkungan KKP dalam menyusun RKA-K/L yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Ketentuan Substansial:

RKA-KKP disusun berdasarkan:\n - Rancangan Renja K/L dan Pagu Anggaran K/L untuk menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran;\n - RKA-K/L Pagu Anggaran dan pagu Alokasi Anggaran K/L untuk menyusun RKA-K/L APBN atau pagu perubahan APBN untuk menyusun RKA-K/L APBN Perubahan;\n - Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;\n - hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN/Rancangan Undang-Undang mengenai APBN-Perubahan;\n - standar biaya;\n - standar akuntansi pemerintah; dan\n - kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat.

Pedoman ini mencakup tahapan dan mekanisme penyusunan RKA-KKP, organisasi pelaksana, pokok-pokok penyusunan, serta reviu dan penelaahan RKA-KKP. Pedoman ini juga menekankan pentingnya restrukturisasi sistem perencanaan dan penganggaran, input data kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran, serta tahapan dan mekanisme pada pagu indikatif dan pagu anggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen KKP No. 39/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159037/permen-kkp-no-39permen-kp2018-tahun-2018","a005e507-a5d8-4d7d-a32a-1efeba299bb3","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2021
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF WORK PLANS AND BUDGETS
OF THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality and effectiveness of the
preparation of work plans and budgets of the
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the
Regulation of the Minister of Marine Affairs and
Fisheries Number 39/PERMEN-KP/2018 concerning
General Guidelines for the Preparation of Work Plans and
Budgets of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been established;
that Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries
Number 39/PERMEN-KP/2018 concerning General
Guidelines for the Preparation of Work Plans and Budgets
of the Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af46fbd9-addd-409d-b428-0d9d2254774b","actionData","errors"]