[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af42ba01-398b-4c82-9a7f-9b19af42d91b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015","number","42/PERMEN-KP/2015","year","2015","published_date","2015-12-28","effective_date","2015-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Pemantauan Kapal Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 42/PERMEN-KP/2015, BN.2015 No. 2025, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebagai bagian dari pengelolaan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan, serta meningkatkan penegakan hukum di bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP, dengan Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal bertugas menyediakan dan mengoperasikan SPKP, menyusun prosedur operasional standar, menetapkan penyedia SPKP, melakukan pemantauan dan pemeriksaan, memberikan rekomendasi sanksi administratif, serta menyediakan layanan akses pemantauan kapal perikanan. Prasarana SPKP berupa Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP), dan sarana SPKP berupa transmiter SPKP yang harus memenuhi persyaratan teknis. Setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas wajib memasang transmiter SPKP. Pengguna SPKP wajib mengaktifkan transmiter secara terus menerus dan membawa Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT). Pengguna SPKP berhak memperoleh layanan akses pemantauan kapal dan informasi keberadaan kapal. Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan merupakan data milik Direktorat Jenderal.","transitional_provisions","1. SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.","sanctions","1. Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan SKAT, dan pencabutan SKAT.\n2. Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban membawa SKAT asli pada saat kegiatan perikanan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SKAT.\n3. Pengguna SPKP yang memindahkan transmiter SPKP ke kapal perikanan lain diberikan saksi administrasi berupa pencabutan SKAT.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantau Kapal Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158253/permen-kkp-no-10permen-kp2013-tahun-2013","a3275993-d5a9-400f-8475-621997c8e6ed","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang SIstem Pemantauan Kapal Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159099/permen-kkp-no-10permen-kp2019-tahun-2019","0a509334-f3c1-4990-90fd-e1ba74d3cdfd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42/PERMEN-KP/2015
ON
FISHING VESSEL MONITORING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that as a follow-up to Article 7 paragraph (1) letter k of
Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries
as amended by Law Number
45 of 2009, the Regulation of the Minister
of Marine Affairs and Fisheries Number 10/PERMEN-KP/2013
concerning the Fishing Vessel Monitoring System has been established;
that with the development of the fishery business, the Regulation
of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 10/PERMEN-
KP/2013 concerning the Fishing Vessel Monitoring System
is no longer in accordance with legal needs, so
a review needs to be carried out;
that based on the considerations as referred to
in letter a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af42ba01-398b-4c82-9a7f-9b19af42d91b","actionData","errors"]