[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af338f73-c400-4cb8-b7da-21c6a5e55f07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024","number","139","year","2024","published_date","2024-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penataan - Tugas dan Fungsi - Kementerian Negara - Kabinet Merah Putih
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 139, LN 2024 (249) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga. Dengan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi tersebut perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga dimaksud. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008. \n Perpres ini mengatur mengenai penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029. Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Dengan pembubaran tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Penataan organisasi kementerian diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Presiden. Seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024. \n Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024. \n Lampiran file: 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menata tugas dan fungsi kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, seiring dengan pergeseran tugas dan fungsi beberapa kementerian/lembaga. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan dan susunan kementerian dalam kabinet, pembubaran Sekretariat Kabinet, dan integrasi tugas dan fungsi ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, peraturan ini menetapkan pembagian tugas dan fungsi antar kementerian, termasuk perubahan nomenklatur dan koordinasi antar kementerian. Kementerian yang tidak mengalami perubahan nomenklatur tetap menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada hingga ditetapkan peraturan baru. Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur tetap menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada hingga ditetapkan peraturan baru.

","transitional_provisions","1. Seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.\n2. Pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga menggunakan sumber daya manusia, aset, dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya.\n3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan sumber daya manusia dan pengisian jabatan diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pengundangan.\n4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan aset dan anggaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pengundangan.\n5. Pegawai pada kementerian dan lembaga yang tidak mengalami perubahan nomenklatur tetap memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Pegawai pada kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur tetap memperoleh penghasilan sesuai penghasilan pada kementerian atau lembaga asalnya sampai ditetapkannya ketentuan mengenai penghasilan baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 139 OF 2024
ON
ORGANIZATION OF DUTIES AND FUNCTIONS OF STATE MINISTRIES
OF THE RED AND WHITE CABINET FOR THE PERIOD 2024-2029

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering / Whereas the establishment of the State Ministries of the Red and White Cabinet for the Period 2024-2029 has resulted in a shift of duties and functions in several ministries/institutions;
Considering / Whereas that with the shift of duties and functions as intended in letter a, it is necessary to make temporary arrangements to maintain the continuity of the implementation of duties and functions in several ministries/institutions concerned;
Considering / Whereas that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Organization of Duties and Functions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af338f73-c400-4cb8-b7da-21c6a5e55f07","actionData","errors"]