[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af177737-658b-4907-9652-53b4623fe3b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah; penjualan produksi usaha daerah merupakan\r\nsalah satu jenis objek retribusi daerah dalam golongan\r\nRetribusi Jasa Usaha berdasarkan Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah\r\ndalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap\r\nmemadai dan memiliki peranan yang relatif besar\r\nterhadap pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu\r\nditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli\r\ndaerah Kabupaten Luwu Timur. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n \n RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011. \n 12 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dibentuk dengan latar belakang bahwa penjualan produksi usaha daerah merupakan objek retribusi daerah yang signifikan dan perlu ditetapkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemungutan retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas penjualan hasil produksi usaha daerah seperti bibit ikan, benih tanaman, dan produksi usaha lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis produksi usaha daerah, seperti bibit ikan (Rp200,00 - Rp500,00 per ekor), benih padi (Rp.855,00 per kilogram), kebun kelapa sawit (Rp.300,00 per kilogram), dan kebun rambutan (Rp.500,00 per kilogram).
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi ditetapkan oleh Bupati.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Pembayaran Retribusi: Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Luwu Timur No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/220416/perda-kab-luwu-timur-no-5-tahun-2022","a6a0fcb2-48b7-4e87-b3e3-0160d57e6a07","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF LUWU TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
CONCERNING
RETRIBUTION FOR THE SALE OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that according to Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Retribution is stipulated by Regional Regulation;
that the sale of regional business production is one type of regional retribution object in the Business Service Retribution group based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that the Retribution for the Sale of Regional Business Production in the Luwu Timur Regency area is considered adequate and has a relatively large role in regional revenue, so it is deemed necessary to be established as a source of local revenue for the Luwu

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af177737-658b-4907-9652-53b4623fe3b5","actionData","errors"]