Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan memberdayakan Masyarakat Adat Dayak serta memberikan penguatan dan penghormatan terhadap keberadaan mereka melalui pembentukan lembaga adat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis kelembagaan adat Dayak yang meliputi Lembaga Fungsional (Lembaga Pengadilan dan Non Pengadilan) dan Lembaga Struktural (Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan). Diatur pula hubungan koordinatif dan konsultatif antara lembaga fungsional dan struktural dalam hal administrasi, pembinaan, dan supervisi.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

• Timanggong (atau sebutan lainnya): Memiliki tugas menegakkan hukum adat, menyelesaikan perselisihan adat, memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, memelihara kesenian dan kebudayaan daerah, serta membantu kelancaran pembangunan. Fungsi Timanggong adalah mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat, serta menegakkan hukum adat.
• Hak-hak Adat: Masyarakat Adat Dayak memiliki hak atas tanah adat, kesenian, olahraga tradisional, bahasa, pendidikan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengakui dan menghormati hak-hak ini.
• Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan program pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat Dayak.
• Kewajiban Masyarakat: Warga masyarakat adat Dayak wajib mempelajari, mengembangkan, melestarikan, menghormati, dan mentaati adat istiadat serta hukum adat Dayak.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Timanggong, serta pembiayaan kegiatan kelembagaan adat.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Timanggong, Gapit, Pasirah dan Pangaraga atau dengan sebutan lainnya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. 2. Bagi timanggong atau dengan sebutan lainnya yang telah melaksanakan tugas mencapai 7 (tujuh) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan lagi.

(-)