[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af0d1f05-1ffa-4c78-b9f2-ed8ec2da24a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":89,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021 tentang KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

adat-budaya
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1 LL Kab Landak : 29 Hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Landak yang tumbuh, hidup dan berkembang memiliki peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian komitmen kebangsaan Bhineka Tungga Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi yang memadai \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.5 Tahun 1960, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.15 Tahun 2019 \n Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan hubungan Kelembagaan Adat Dayak; Pembentukan Kelembagaan Adat Dayak; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Timanggong Atau Dengan Sebutan Lainnya; Hak, Kewenangan dan Kewajiban Timanggong atau Dengan Sebutan Lainnya; Pemilihan Dan Pengangkatan Timanggong Atau Dengan Sebutan Lainnya; Masa Jabatan Timanggong atau Dengan Sebutan Lainnya; Pemberhentian Timanggong atau dengan Sebutan Lainnya; Bala Adat dayak; Hak-Hak Adat; Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021. \n 20 halaman dan 9 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Landak. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan memberdayakan Masyarakat Adat Dayak serta memberikan penguatan dan penghormatan terhadap keberadaan mereka melalui pembentukan lembaga adat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis kelembagaan adat Dayak yang meliputi Lembaga Fungsional (Lembaga Pengadilan dan Non Pengadilan) dan Lembaga Struktural (Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan). Diatur pula hubungan koordinatif dan konsultatif antara lembaga fungsional dan struktural dalam hal administrasi, pembinaan, dan supervisi.

\n\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Timanggong (atau sebutan lainnya): Memiliki tugas menegakkan hukum adat, menyelesaikan perselisihan adat, memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, memelihara kesenian dan kebudayaan daerah, serta membantu kelancaran pembangunan. Fungsi Timanggong adalah mengurus, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan adat istiadat, serta menegakkan hukum adat.
Hak-hak Adat: Masyarakat Adat Dayak memiliki hak atas tanah adat, kesenian, olahraga tradisional, bahasa, pendidikan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengakui dan menghormati hak-hak ini.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan program pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat Dayak.
Kewajiban Masyarakat: Warga masyarakat adat Dayak wajib mempelajari, mengembangkan, melestarikan, menghormati, dan mentaati adat istiadat serta hukum adat Dayak.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Timanggong, serta pembiayaan kegiatan kelembagaan adat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Timanggong, Gapit, Pasirah dan Pangaraga atau dengan sebutan lainnya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Bagi timanggong atau dengan sebutan lainnya yang telah melaksanakan tugas mencapai 7 (tujuh) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan lagi.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER | YEAR 2021
ABOUT
DAYAK CUSTOMARY INSTITUTIONS IN LANDAK REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that the existence of the Dayak Indigenous Community in Landak Regency, which grows, lives and develops, has an important role for the life of the nation and state as part of the national commitment of Bhineka Tunggal Ika, so it needs to be preserved, developed and empowered by providing adequate position, authority, duties and functions;
that to provide strengthening and respect for the existence of the Dayak Indigenous Community, it is necessary to form an institution as a forum that protects and safeguards the existence of the traditions of the Dayak Indigenous Community in Landak Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af0d1f05-1ffa-4c78-b9f2-ed8ec2da24a4","actionData","errors"]