[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af0b592c-481a-4ab1-bda9-67a5e256acda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-04-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pohuwato","place_of_enactment","Marisa","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN GEDUNG
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO. 168
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk penyelenggaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan adminisratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012; PERMEN No. 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pohuwato, temasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang LIngkup; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 118 Halaman dengan Lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung agar tertib, fungsional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang aman, nyaman, dan selaras dengan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Menetapkan fungsi bangunan gedung berdasarkan penggunaannya (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, atau campuran) dan mengklasifikasikannya berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.
Persyaratan Administratif: Mengatur status hak atas tanah, kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB diperlukan untuk pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi, dan pemugaran.
Persyaratan Teknis: Mencakup tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, RTBL) serta keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).
Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Meliputi pembangunan, pemanfaatan, perlindungan/pelestarian, dan pembongkaran. Pembangunan melibatkan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan. Pemanfaatan mencakup pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala, dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Peran Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau, memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan mengajukan gugatan terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Peraturan ini juga mengatur Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam proses perizinan dan penyelesaian masalah bangunan gedung.

","transitional_provisions","1. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.\n2. Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki IMB, wajib mengajukan permohonan IMB setelah Peraturan Daerah ini diberi batas waktu penyesuaian.\n3. Pemilik bangunan gedung yang mengubah fungsi bangunan gedung yang telah memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB baru.","sanctions","1. Pemilik/pengguna bangunan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara (maksimal 5 tahun) dan denda (maksimal 20% dari nilai bangunan), serta wajib mengganti kerugian.\n2. Pelanggaran karena kelalaian yang mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan, denda, dan penggantian kerugian.\n3. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara, hingga pencabutan IMB.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Pohuwato No. 2 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/273680/perda-kab-pohuwato-no-2-tahun-2023","330f7873-ec34-47e5-8143-a7aaad7b27db","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POHUWATO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POHUWATO REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POHUWATO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the building management must be carried out in an orderly manner in accordance with its function, and meet the administrative and technical requirements of the building in order to ensure the safety of occupants and the environment;
that the building management is guided by the Spatial Plan of Pohuwato Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af0b592c-481a-4ab1-bda9-67a5e256acda","actionData","errors"]