[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af089aa1-4684-4f2b-822a-9b1e4d93448e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perangkatdesa
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu diubah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Thaun 2016 Tentang Perangkat Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah inimengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yaitu tentang ketentuan umum, calon perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, pemberhentian sementara, alasan pemberhentian perangkat desa, staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi Staf Perangkat Desa, Putusan Pengadilan, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana dalam Pasal 1. Selain itu, ditambahkan persyaratan bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu harus memperoleh surat izin dari pejabat pembina kepegawaian. Peraturan ini juga mengatur pemberhentian sementara Perangkat Desa jika ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara, atau dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Perangkat Desa yang terbukti tidak bersalah setelah melalui proses peradilan akan direhabilitasi dan diaktifkan kembali. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan mengenai pengangkatan Staf Perangkat Desa oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Selain itu, diatur pula mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa yang akan diatur dalam Peraturan Bupati, serta kewajiban Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WONOGIRI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Minister of Home Affairs
\nRegulation Number 67 of 2017 concerning Amendments to
\nMinister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015
\nconcerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus,
\nthe Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 19
\nof 2016 concerning Village Apparatus needs to be amended;
that based on the considerations as intended in
\nletter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning
\nAmendment to Regional Regulation of Wonogiri Regency Number
\n19 of 2016 Concerning Village Apparatus;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af089aa1-4684-4f2b-822a-9b1e4d93448e","actionData","errors"]