[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aef4ff6d-4b8e-4f07-b1c4-1435e36084a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk indonesia serta mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;\r\nbahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga Tanjung Jabung Timur yang berada di Luar Negeri;\r\nbahwa selama ini belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk menjamin kepastian hukum dan pertanggung jawaban perlu ditetapkan Peraturan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Tanjung JabungTimur;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; PERDA No. 1 Tahun 2008 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Pengelolaan dan Publikasi Data; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Pungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil dinyatakan tidak berlaku \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 62 hlmn; 1 pnjelasan; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Latar belakangnya adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan secara komprehensif di kabupaten tersebut.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pendaftaran Penduduk: Setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat dan pindah datang, baik di dalam maupun luar negeri.
Pendataan Penduduk Rentan: Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan seperti korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.
Pencatatan Sipil: Peraturan ini mengatur pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan kewarganegaraan.
Data dan Dokumen Kependudukan: Peraturan ini mengatur jenis data dan dokumen kependudukan yang sah.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Peraturan ini mengatur pengelolaan SIAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan data yang akurat.
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Dinas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memperoleh data yang benar, dan mengelola data kependudukan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum. Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini disyahkan dinyatakan berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK an KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai di bentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.\n4. Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.\n5. Pemerintahan Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun.\n6. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan.\n7. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n8. Keterangan mengenai Alamat, Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat dan Penandatanganan oleh Pejabat pada KTP dihapus setelah Database Kependudukan Nasional terwujud.\n9. Bagi Penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, tidak dikenakan denda.","sanctions","1. Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan denda administratif dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp20.000,00 hingga Rp2.000.000,00, tergantung jenis pelanggaran dan jangka waktu keterlambatan.\n2. Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00, sementara Orang Asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal atau KTP Warga Negara Asing dikenakan denda sebesar Rp100.000,00.\n3. Pemalsuan dokumen kependudukan dikenakan denda administratif sebesar Rp1.500.000,00, dan mengubah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000,00.\n4. Pejabat Dinas yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST TANJUNG JABUNG REGENCY GOVERNMENT
EAST TANJUNG JABUNG REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST TANJUNG JABUNG,

Considering:

that in order to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status of every Population event and important event experienced by Indonesian residents and to obtain up-to-date, correct and complete data, it is necessary to regulate Population Administration;
that the implementation of Population Administration in an orderly manner can only be carried out if it is supported by professional services and increased public awareness, including East Tanjung Jabung residents who are abroad;
that so far there has been no Regional Regulation in East Tanjung Jabung Regency that regulates the implementation of Population Administration to guarantee legal certainty and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aef4ff6d-4b8e-4f07-b1c4-1435e36084a4","actionData","errors"]