[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aef1b20f-b25f-4592-b347-05248a702300","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Penetapan Kalurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENETAPAN - KALURAHAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Kalurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa, Pasal 24 Peraturan\r\nDaerah Istimewa Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nKelembagaan Pemerintah Daerah Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (3)\r\nPeraturan Gubernur Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang\r\nPenugasan Urusan Keistimewaan, dan Pasal\r\n14 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang\r\nPedoman Kelembagaan Urusan\r\nKeistimewaan pada Pemerintah\r\nKabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenetapan Kalurahan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun\r\n2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n84 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun\r\n2017, Peraturan Daerah Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Istimewa Daerah\r\nIstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun\r\n2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa\r\nYogyakarta Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGunungkidul Nomor 6 Tahun 2016. \n Materi pokok : Mengatur terkait Penetapan Kalurahan, Kewenangan Kalurahan, Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019. \n Jumlah halaman : 9 HLM; Penjelasan : 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul ini menetapkan Kalurahan sebagai pengganti Desa, selaras dengan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah pengakuan terhadap eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebelum NKRI. Tujuannya adalah menyelaraskan nomenklatur dan kelembagaan desa dengan kekhususan DIY, serta melaksanakan penugasan urusan keistimewaan kepada Kalurahan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan 144 Kalurahan (sebelumnya Desa) di Kabupaten Gunungkidul. Kewenangan Kalurahan meliputi hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, penugasan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, urusan keistimewaan DIY (kebudayaan, pertanahan, tata ruang), serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten bertugas menetapkan dan menegaskan batas Kalurahan.

\n\n

Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan meliputi Sekretariat Kalurahan (3 urusan), Pelaksana Teknis (3 seksi), dan Pelaksana Kewilayahan (Padukuhan). Struktur organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, kedudukan, fungsi, dan uraian tugas Aparatur Pemerintah Kalurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(Official Gazette of the Gunungkidul Regency Government)

Number : 6 Year : 2019

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
ON
ESTABLISHMENT OF KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Menimbang:

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 116 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, Article 24 of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 1 of 2018 on Regional Government Institutions of the Yogyakarta Special Region, Article 6 paragraph (3) of the Governor of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 131 of 2018 on the Assignment of Special Affairs, and Article 14 of the Governor of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 25 of 2019 on Guidelines for Institutional Affairs of Special Affairs in Regency/City Governments and Kalurahan, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aef1b20f-b25f-4592-b347-05248a702300","actionData","errors"]